 |
| Sekawasan Danau Toba |
Delapan pejabat Pemkab yang diundang Gubsu diantaranya Bupati Kabupaten Samosir, Simalungun, Humbang Husundutan, Dairi, Pakpak Bharat, Taput, Tobasa dan Kabupaten Karo guna berkomitmen untuk melakukan pembenahan objek wisata Danau Toba yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden No 81 Tahun 2014.
Pejabat Gubsu Drs. Eko Subowo mengatakan sengaja mengumpulkan para Bupati sekawasan Danau Toba untuk membahas pengembangan transportasi parawisata di Danau Toba dan menindaklanjuti rapat sinkronisasi potensi kerjasama 3 kawasan yang digagas Kementerian Dalam Negeri.
Menurut Dia, masih banyak pekerjaan rutinitas yang belum terfollow up guna mengidentifikasi pembenahan kebutuhan Danau Toba. “Potensi yang sangat penting dibenahi yakni budayanya. Begitu juga potensi transportasi, parawisata seperti Hotel dan Restoran.Terutama untuk transportasi kapal. Ini harus menjadikan momentum bagi kita terkait peristiwa tenggelamnya KM. Sinar Bangun. Peristiwa itu menjadi atensi pemerintah pusat agar setiap kapal yang berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Ditjen Perhubungan Laut. Ini menggambarkan pemerintah pusat sangat serius membenahi objek wisata Danau Toba. Oleh sebab itu kita di daerah harus mendukung dan benahi apa saja yang harus dibenahi," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana mengatakan jika sekitar Tongging Sipiso-piso di Karo akan terus dikembangkan dan secepatnya dibenahi sesuai arahan.
“Misalnya potensi pariwisata, rencana Rest Area juga akan di bangun di Sipiso-piso Tongging. Saya sudah intruksikan kepada Kepala Dinas Parawisata supaya buatkan surat ke Dinas Parawisata Propinsi Sumut. Sesuai hasil kordinasi bahwa ada dana siap untuk digulirkan ke Sipiso- Piso untuk Rest Area," ujar Bupati.
Terkelin berharap, agar dana dari Dinas Pariwisata Pemprovsu dapat secepatnya terealisasi dan digelontorkan. Agar apa yang diharapkan dan atensi oleh Pejabat Gubsu terkait pengembangan sekawasan Danau Toba bisa maksimal.
Sementara Kepala Bappeda Karo Ir. Nasib Sianturi mengakui adanya dana di Dinas Pariwisata Provsu. Sebab sebelumnya Ia telah berkordinasi dengan pihak provsu. Dari dasar inilah Bupati memerintahkan Kadis Pariwisata Karo untuk membuat surat persetujuan tanda bersedia menerima dana yang digelontorkan untuk membenahi Sipiso-piso.
"Terkait pengajuan surat tersebut, apakah sudah dibuat dan diajukan oleh pemkab Karo ke Pihak Provsu akan kita cek kembali ke Kadis Pariwisata. Kebeteluan teknisnya Dinas Pariwisata Kabupaten Karo leading sektornya,"tutupnya.
Terlihat hadir dalam kegiatan itu diantaranya, Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Sekdakab Samosir Jabiat Sagala dan Sekdakab. Simalungun Drs. Gidion Purba, Sekdakab Taput Edward Ramses Tampubolon dan Bupati Kabupaten Pakphak Bharat Remigo Yolanda Berutu, Dirut BPODT Arie Prasetyo, dan pihak Kemendagri Jatmiko. (marko)
