loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

Moeldoko Paparkan Prioritas Kerja Pemerintahan Jokowi di Depan Para CEO

Tim Redaksi: Sabtu, 28 Juli 2018 | 20:10 WIB

Moeldoko Paparkan Prioritas Kerja Pemerintahan Jokowi di Depan Para CEO
JAKARTA – Dalam satu tahun ke depan di akhir masa jabatan periode pertamanya, Presiden Joko Widodo fokus untuk memantapkan momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah ada, serta memastikan pertumbuhan ekonomi ini berkualitas. Pada setahun ke depan, Presiden Jokowi mematok target pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih tinggi. Sementara pengangguran, inflasi, dan kemiskinan ditargetkan terus menurun. 

Paparan itu disanpaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menghadiri Foreign Policy Conference CEO Breakfast Meeting, di Hotel Borobudur, Jakarta, akhir pekan ini.

Dalam kesempatan itu, Moeldoko menekankan, di dalam IPM ada tiga variabel penentu: yaitu pendapatan per kapita, kualitas kesehatan dan kualitas pendidikan.

“Strategi membangun dan memperbaiki IPM melalui dua hal: hard and soft infrastructure. Pendekatan hard infrastructure di antaranya dengan melakukan pembangunan fisik, sedangkan soft infrastructure di antaranya dengan pembenahan regulasi dan pembangunan manusia,” kata Panglima TNI 2013-2015 itu.

Lebih jauh, peraih penghargaan Bintang Adhi Makayasa lulusan terbaik Akademi Militer 1981 itu menguraikan, pembangunan hard infrastructure terdiri dari big and small infrastructure.


Big infrastructure terdiri dari jalan tol, jalan nasional, LRT, jalur kereta api, bandara, pelabuhan, pembangkit, dan lain-lain. Ini memerlukan biaya besar, baik melalui APBN atau Public-Private-Partnership (PPP), dengan waktu pembangunannya lama.

“Dampak pada kesejahteraan rakyat dari pembangunan ini perlu beberapa waktu, dengan sebagian pembangunan dimasukkan dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN),” terang doktor Program Pascasarjana Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia itu.

Sementara itu, Moeldoko melanjutkan, pembangunan small atau basic infrastructure di antaranya sanitasi (jamban), air bersih, elektrifikasi desa, jalan usaha tani, serta pembuatan irigasi tersier dan kuarter. “Biayanya kecil, dapat diambil dari APBN, APBD, atau Dana Desa. Waktu pembangunannya cepat. Dampak pada kesejahteraan rakyat juga cepat terasa atau instan,” ungkapnya.


Namun tak kalah penting adalah pembangunan soft infrastructure, di antara dilakukan Presiden Jokowi dengan memperbaiki iklim usaha dan investasi melalui perbaikan ease of doing business (EoDB) dan deregulasi salah satunya melalui online single submission (OSS) serta mengurangi ketidakpastian regulasi.

“Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan vokasi (SMK, diploma, kursus) sampai dengan menajamkan upaya penurunan stunting,” terang mantan Wakil Gubernur Lemhanas ini.

Moeldoko menekankan, konsep revolusi mental yang dicanangkan Presiden Jokowi diarahkan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berani, percaya diri, optimistis, kreatif, berjiwa entrepreneurial, santun, toleran, serta bisa berkolaborasi.
Kepala Staf Kepresidenan menegaskan, swasta adalah aktor pembangunan pembangunan yang penting. Pemerintah butuh swasta.

“Bagaimana cara para CEO membantu Pemerintah? 

"Teruslah berinovasi. Inovasi adalah sumber daya saing. Jika kompetitif, bisa ekspor atau menahan/menggantikan impor secara alamiah,” pesannya.

Dalam berbagai kesempatan, Moeldoko berkali-kali menggaungkan slogan, “Innovate or die!”

Moeldoko juga memberikan masukan agar para pengusaha berinvestasi di Indonesia. “Seraplah angkatan kerja Indonesia. Latih mereka. Berikan hak pekerja dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, para pengusaha diharapkan membangun infrastruktur lewat skema Public-Private Partnership (PPP) atau bisa juga melalui swasta murni. “Dengan demikian, APBN hanya digunakan untuk proyek yang swasta tidak mau masuk (public goods),” kata Moeldoko.

Pria yang juga menjabat Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini berpesan kepada para CEO agar bertindak sebagai entrepreneur dan profesional sejati yang menyelesaikan masalah di masyarakat dan memberi nilai (value) kepada masyarakat.

Moeldoko berpesan agar pengusaha tidak manja dan sedikit-sedikit minta fasilitas, proteksi, atau pengecualian.
“Berbisnislah dengan baik. Jaga kelestarian alam, bersaing dengan sehat, membayar pajak, tanggung jawab sosial, dan jangan menyuburkan korupsi,” katanya.

FPCI CEO Breakfast yang digagas mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal adalah bagian dari program korporat Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), yang merupakan komunitas hubungan internasional terbesar di Indonesia.

Tahun lalu, komunitas ini berkesempatan menyelenggarakan foreign policy conference terbesar di dunia. FPCI juga menjadi motor penyelenggara Kongres Diaspora Indonesia 2017 yang menghadirkan Presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama. FPCI bersifat independen, non-pemerintah, non-politis, non-partisan dan non-profit.(alois)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html