Pemerintah Indonesia terus melawan upaya kampanye hitam produk sawit oleh parlemen Uni Eropa. Sejumlah langkah telah ditempuh untuk menangkal upaya menekan konsumsi minyak sawit oleh Uni Eropa hingga memboikot produk-produk Eropa masuk ke Indonesia, Jumat (6/7/18).
kampanye hitam produk sawit yang dilakukan Parlemen Uni Eropa ternyata mendapat perlawanan dari Pemerintah Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita usai menghadiri acara dialog Nasional Indonesia Maju di Medan International Convention Center, Kota Medan.
Dalam kunjunganya Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggartiasto Lukita mengungkapkan salah satu alasan utama Parlemen Uni Eropa menolak produk sawit Indonesia karena Indonesia berupaya menghilangkan hutan atau deforestasi yang merusak lingkungan dan membuat iklim tidak seimbang.
“Mereka menilai kalau perlahanan sawit yang ada di Indonesia berasal dari perambahan hutan, sehingga mereka menilai perambahan hutan dapat merusak lingkungan dan bumi,” ujarnya.
Pemboikotan produk Uni Eropa dilakukan kerena beberapa waktu lalu Parlemen Eropa menyetujui penghapusan minyak kelapa sawit (crude palm oil/cpo) sebagai salah satu bahan dasar biofuel (energi terbarukan) yang akan diberlakukan undang-undang pelarangan konsumsi energi Eropa pada tahun 2021. Namun undang undang tersebut ditunda pemberlakuannya hingga tahun 2030.
“Atas pemboikotan tersebut, pemerintah sendiri telah melawan upaya kampanye itu ke Uni Eropa beberapa waktu lalu. Saat ini Indonesia dan Malaysia juga telah merapatkan barisan untuk sama sama melawan upaya kampanye hitam produk sawit oleh Uni Eropa, karena Indonesia dan Malaysia sendiri merupakan produsen sawit terbesar dunia,” pungkasnya.
Selain menolak melalui jalur diplomatik, lanjutnya, pemerintah juga akan melakukan perlawanan dengan memboikot atau bahkan mempersulit produk-produk Eropa masuk ke Indonesia.
“Sebagai contoh beberapa waktu lalu parlemen Norwegia menolak produk sawit Indonesia, menteri perdagangan langsung mengambil tindakan mengancam pemberhentian impor ikan salmon dari negara itu,” paparnya.
Diketahui, Eropa menolak CPO asal Asia lantaran dinilai diproduksi dari hasil aksi penebangan hutan secara serampangan oleh pengusaha, aktivitas itu pun dinilai merusak lingkungan hidup.(dra)
