 |
| SMKN 2 Kisaran |
Tentunya kondisi tersebut membuat 14 guru honor menjadi heran dan bingung dengan kebijakan sekolah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, Zulfikar. Apalagi kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah tersebut tidak diberitahukan sebelumnya. Padahal tahun lalu pihak sekolah melakukan pemanggilan terlebih dahulu, namun kini sekolah tidak melakukan pemanggilan.
“Kita heran kenapa kami tidak diberitahunkan. Malah kami yang datang menanyakan jam pelajaran kami. Ternyata nama kami tidak ada,” ungkap Hamidah Sari Siregar, salah satu korban kebijakan Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran kepada wartawan, Rabu (18/7/2018) sekira pukul 09.00 wib.
Terkait alasan kepala sekolah tidak memberikan jam pelajaran, Hamidah yang telah 12 tahun mengabdi disekolah tersebut menjelasakan bahwa alasan kasek adalah untuk mengfulkan jam guru PNS.
“Itu hak saya mau mana guru yang saya pakai,” kata Hamidah menirukan kata Kasek, sembari mengatakan pihak akan melaporkan hal ini kepada sejumlah instansi terkait. Baik legislatif daerah maupun Provinsi, begitu juga pihak pemerintah.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMKN 2 Kisaran, Zulfikar, menjelasakan bahwa tahun ajaran 2018/2019 pihak SMKN 2 Kisaran memperbanyak jam pelajaran di sekolah ke guru PNS sehingga nantinya guru PNS memiliki jam 24 sampai 40 jam.
“Ini aturan, namun kalau ada sisa jam akan kita serahkan kepada guru honore. Tentunya dengan keadaan ini ada guru honor yang dapat jam dan ada yang tidak dapat jam,. Dan saya tidak ada memecat guru, cuma jam mereka tidak ada lagi,“ ungkap Zulfikar, sembari mengatakan persoalan ini sudah dijelasakan kepada guru honor yang tidak dapat jam.
Sedangan kepala UPT Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Sapri menyebutkan pihaknya tidak mengetahui secara secara jelas persoalan tersebut. Namun pihaknya akan melakukan konfirmasi ke SMKN 2 Kisaran.
“Secara resmi tidak ada pemeritahuan soal pemecatan. Saya akan tanya dulu Kaseknya,” kata Sapri.(rial)
