LANGKAT-Pajak hotel dan restoran di derah obyek wisata Bukit Lawang diduga bocor. Pasalnya, sebagaian besar hotel dan restoran yang dibangun pihak swasta berdiri di atas daerah aliran sungai (DAS).
Dari hasil bincang-bincang dengan warga di Bukit Lawang, belum lama ini, diketahui bahwa pembangunan obyek wisata yang terkenal hingga manca negara itu sebagian besar dilakukan oleh masyarakat, khususnya bangunan hotel dan restoran.
Menurut warga, perhatian pemerintah di Bukit Lawang dapat dirasakan saat Syamsul Arifin menjabat sebagai Gubernur Sumut. Ketika itu, tebing sungai obyek wisata Bukit Lawang dan bendungan dibangun.
Setelah Syamsul Arifin kandas, pembangunan tidak pernah lagi dilakukan di Bukit Lawang. "Pasca banjir bandang, kami pernah mengajukan pembangunan Bukit Lawang. Namun, usulan tersebut tidak pernah ada realiasinya," ujar J Ginting.
Karena tak ada realiasi, lanjutnya, akhirnya masyarakat melakukan pembangunan secara mandiri. "Masing-masing warga mengambil lahan dan membangun hotel serta restoran. Kalau sekarang kondisi Bukit Lawang tak karuan, ya bukan salah masyarakat lagi," ucapnya.
Mengingat tidak adanya sentuhan Pemkab Langkat, sebut J Ginting, maka masyarakat pasti keberatan jika ada pengutipan retribsi maupun pajak. "Kalau dari awal dikelola pemerintah, mana mungkin masyarakat keberatan dengan retribusi dan pajak," ucapnya.
Dari bincang-bincang tersebut, terindikasi sejumlah restoran dan hotel di obyek wisata Bukit Lawang tidak membayar pajak untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab. Langkat alias “Bocor”.
Menindak lanjuti hal tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kab. Langkat, Dra Muliani S, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (5/7), mengaku pajak dan restoran itu tetap dipungut.
Namun sayang, Muliani tidak dapat menjelaskan secara mendetail berapa restoran dan hotel yang dikenakan pajak, serta berapa penghasilan pajak restoran dan hotel setiap tahunnya dari obyek wisata Bukit Lawang tersebut. "Datanya ada sama Kabid saya. Kebetulan Kabidnya lagi keluar," ucapnya.
Restoran dan hotel di Bukit Lawang berdiri di ataa DAS. Sehingga pembangunan tidak menggunakan izin dari pihak terkait. Hal itupun tidak ditepis oleh Muliani. "Pemerintah mana mungkin berani mengeluarkan izin, karena pembangunanya di DAS. Ini memang baik untuk ditindak lanjuti, nanti kami koordinasikan lebih lanjut ke Dinas Pariwisata dan Kantor Pelayanan Terpadu (KPT)," sebutnya.
Pantauan di lokasi, sebuah hotel berlantai empat masih dalam tahap pembangunan di pinggir DAS. Informasi yang berkembang, hotel tersebut didanai oleh warga negara Jerman yang menikah dengan warga setempat. (lkt-1)
