 |
| Audiensi |
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Badan Persiapan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN) Mayjen TNI (Purn) Drs Christian Zebua MM—yang juga mantan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Papua—saat beraudiensi dengan Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) I/Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Ibnu Tri Widodo, Jumat (27/7/2018), di Makodam I/BB, Medan.
"Dari pertimbangan geostrategi tersebut, kami melihat bahwa Kepulauan Nias layak mendapatkan perhatian khusus sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014," kata Christian Zebua kepada Pangdam I/BB.
Kedatangan BPP-PKN ke Kodam I/BB, kata Christian, karena Kodam adalah penanggung jawab pertahanan negara di wilayah barat NKRI. BPP-PKN yakin, Kodam memandang Kepulauan Nias menjadi satu prioritas perhatian untuk disiapkan sebagai etalase terdepan sekaligus benteng terdepan bagian barat NKRI dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari luar.
"Bapak Pangdam I/BB tentu lebih mengetahui soal kondisi ancaman ini di wilayah kepulauan terlebih daerah terluar, seperti Kepulauan Nias. Kami sangat mengharapkan dukungan dari Bapak Pangdam I/BB agar kebijakan top-down pemerintah pusat, segera diterapkan karena Kepulauan Nias sudah memenuhi syarat untuk itu, yakni Kepulauan Nias berada di daerah perbatasan di Samudra Hindia, pulau terluar, serta daerah ini krusial dan berdampak dalam menjaga kepentingan dan kedaulatan NKRI," ujar Christian.
Kepada Pangdam I/BB, ia menyampaikan soal kondisi Kepulauan Nias yang berada di perbatasan negara lain yang begitu rawan terhadap berbagai ancaman, seperti penyusupan, peredaran narkoba, radikalisme, pencurian ikan (illegal fishing), perdagangan manusia (trafficking), pencurian kayu (illegal logging), dan lain-lain.
Dalam kesempatan itu, Christian Zebua juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Pangdam I/BB untuk bisa menyampaikan serta meneruskan suara warga Kepulauan Nias melalui BPP-PKN kepada Bapak Menhan sehingga rekomendasi bisa segera diperoleh oleh untuk mendukung Provinsi Kepulauan Nias.
Pangdam Sependapat
Apa yang disampaikan oleh BPP-PKN mendapat respons positif dari Pangdam I/BB. Ia menyatakan sependapat dengan yang disampaikan BPP-PKN. "Saya sangat senang atas kunjungan ini. Terima kasih atas semua informasi yang disampaikan. Terkait penyataan bahwa geostrategi kepulauan Nias perlu mendapat perhatian serius, saya sangat setuju dan sependapat dengan hal itu. Salah satu solusinya, ya, melalui pemberian status DOB untuk Kepulauan Nias. Namun, salah satu kendala pembentukan DOB adalah soal kemampuan anggaran negara yang terbatas," ujar Pangdam I/BB Mayjen Ibnu.
Pangdam I/BB menambahkan, "Meskipun demikian, perjuangan ini harus mampu mendapat perhatian dan dukungan dari semua kementerian terkait karena keputusan presiden untuk menentukan Provinsi Kepulauan Nias sangat ditentukan dari dukungan kementerian-kementerian terkait.".
Audiensi kepada Pangdam I/BB, menurut Christian, merupakan kesinambungan dari kunjungan kepada Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, beberapa waktu lalu. BPP-PKN membutuhkan rekomendasi dari Kementerian Pertahanan serta dari kementerian/lembaga lainnya sehingga DOB Kepulauan Nias bisa segera terwujud.
Selain itu, Christian juga menitip pesan agar diberi prioritas bagi putra-putri Nias untuk masuk prajurit. "Kami mohon agar putra-putri Nias mendapatkan prioritas dalam penerimaan prajurit sebagai masyarakat pulau terluar yang dapat memperkuat daerahnya sendiri dari sisi Hankam," ujar Christian.
Merespons hal itu, Pangdam berjanji menindaklanjuti hal yang disampaikan oleh BPP-PKN, termasuk dalam menyampaikan usulan kepada Menhan serta dalam penerimaan prajurit.
Mendampingi Ketua Umum BPP-PKN, hadir juga Ketua Perwakilan Medan F. Mendröfa, F. Zebua, SH (Kepala Sekretariat Perwakilan Medan) Emmanuel Daeli, ST (Wakil Ketua Perwakilan Medan/Ketua Umum PMN Medan), Kol. (Purn) B. Zebua, SH (penasihat BPP-PKN). (red)
