Walikota Tebing Tinggi Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM mengatakan bahwa baru-baru ini telah terjadi kejadian serangan bom di Kota Surabaya dan hal ini sudah irasional atau tidak masuk akal sebagai manusia yang merupakan umat yang beragama.
"Mengapa itu bisa terjadi? Karena adanya pencucian otak yang dilakukan dan satu pendidikan politik atau lainnya yang mengajarkan kepada para teroris itu adalah satu pengajaran yang menyimpang dari segi agama apapun. Untuk itu, sebagai anak bangsa dan warga negara Indonesia jangan sampai terikut didalamnya dan menjadi tugas kita sebagai warga negara untuk menyadarkan saudara-saudara yang lain mungkin karena memiliki cara berfikir yang aneh," ujar Walikota saat membuka kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat Dalam Pelaksanaan dan Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) > Serentak Tahun 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 di Gedung Balai Kartini di Jalan Sutomo kota setempat, Selasa (15/5/2018).
Disampaikan Umar, warga negara Indonesia harus dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jangan dikit-dikit tidak sependapat, karena didalam suatu negara yang besar ini pasti ada perbedaan.
"Sebagai warga negara, kita harus mewaspadai dan melaporkan kepada aparat keamanan bila melihat ada seseorang yang masuk di daerah kita yang tidak dikenal dan mencurigakan. Selain itu, jangan mengundang orang yang tujuannya memperpecah belah, maka dari itu harus cerdas bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan itu," imbaunya.
Diutarakan Walikota, dalam menyambut bulan suci Ramadhan yang sebentar lagi akan dilaksanakan, masyarakat khusunya Kota TebingTinggi diharap untuk menjaga kondusifitas dengan sebaik-baiknya.
"Kepada masyarakat yang tidak berpuasa, tolong hargai orang yang berpuasa agar tidak terjadi keributan karena hal ini merupakan bahagian yang perlu dijaga bersama," harap Walikota.
Terkait pilkada, lanjut Walikota, khususnya Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), keberhasilan pilkada itu bukan karena kemenangan calon nomor satu ataupun calon nomor dua, tetapi keberhasilan itu adalah tingkat partisipasi masyarakat yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu lebih dari 70%.
Kepada masyarakat diharap untuk menggunakan hak politiknya dan bukan memilih karena ada iming-imingnya.
"Gunakanlah hak politik sebagai rasa tanggungjawab kepada daerah agar kiranya Gubernur yang dipilih itu merupakan Gubernur Sumut yang mendapat amanah dan elektiblitasnya tinggi di publik," ungkap Umar Zunaidi.
Menurut Walikota, didalam berkompetisi yang sehat, maka sudah harus dideklarasikan 'No Money Politic' dan 'No SARA' karena semua itu tidak boleh.
"Dilarang menerima uang yang berkaitan dengan pilkada agar terpilihnya pemimpin karena aspirasi dari rakyat," pungkasnya. (Fer)
