Menjelang hari raya Idul Fitri 1439 H, elemen buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KSPI-FSPMI) Sumatera Utara membuka posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk kaum buruh khususnya di Sumatera Utara.
Hal ini ditegaskan Ketua KSPI-FSPMI Sumatera Utara Willy Agus Utomo pada Senin (28/5/2018).
Menurut Willy, tidak ada alasan apapun bagi pengusaha tidak membayar THR pekerjanya seperti dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No 6 Tahun 2016, bagi buruh yang memiliki masa kerja 1 bulan dan seterusnya berhak akan THR, dan untuk segala jenis status pekerjaan.
"Untuk pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan terus menerus atau lebih, diberikan THR 1 bulan upah, untuk masa kerja 1 bulan tapi belum 12 bulan diberikan secara proposional, hitungannya proposional," ujar Willy didampingi Tony Rickson Silalahi, Sekretaris FSPMI Sumut dikantornya Jalan Medan-Tanjung Morawa Km 13,1 Gang Dwi Warna No 1.
Untuk itu, Willy menghimbau pada para pengusaha agar segera memberikan THR buruhnya paling lambat satu minggu sebelum lebaran Idul Fitri tiba.
"Bagi pekerja/ buruh di Sumut yang tidak mendapatkan THR, kami siap membantu mengadvokasi para buruh yang tak diberikan THR ditempatnya bekerja, agar haknya merayakan lebaran bersama keluarga tercapai dan terjamin," terangnya.
Willy juga menegaskan, bagi pengusaha yang tidak memberikan THR pada buruhnya, akan dilakukan proses hukum sesuai peraturan yang berlaku.
Dirinya juga mengancam akan menyurati Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan mempublikasikan perusahaan yang membandel ke khalayak umum.
"Dalam aturannya, pengusaha yang tidak bayar THR dikenakan sanksi Administratif sampai dengan pencabutan izin oprasional perusahaan, tidak hanya itu, kita akan fublikasikan perusahan yang tak bayar THR ke media, dan surati Menteri Tenaga Kerja, agar ditindak lanjuti segera," tegas Willy.
Lebih lanjut, Willy berharap Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut segera mengeluarkan himbauan tegas terkait pembayaran THR terhadap seluruh perushaan di Sumut.
"Posko kita justru membantu tugas Disnaker, harapan kami Disnaker Sumut dan Kabupaten/ Kota nantinya dapat menindak lanjuti laporan dari Posko THR KSPI FSPMI Sumut dan segera bertindak cepat," harapnya.
Willy mengatakan, posko pengaduan THR ini telah dibentuk FSPMI di 12 Kabupaten/ Kota, meliputi, Medan, Deliserdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Padang Sidempuan dan Mandailing Natal.
"Bagi Buruh yang mau mengadu silahkan datang kekantor kami di Jalan Medan - Tanjung Morawa Km 13, 1 Gang Dwi Warna No 1, atau melalui nomor telpon di 061-7944530 atau Hp 085285540703 - 081212555928," pungkasnya. (Manahan)
