Istilah "Martabatisasi" Memiliki Multi Tafsir yang Menyakitkan Warga Sumut

Sebarkan:

Kata martabatisasi yang dipopularkan pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah (Eramas) dalam visi misinya kini menjadi kata vital bagi masyarakat Sumatera Utara (Sumut).

Baik sebagai guyonan maupun sebagai jargon dinilai memiliki multi tafsir yang sangat menyakitkan.

Hal tersebut dipaparkan salah satu penggiat sastra Juhendri Chaniago dalam bincang-bincang bersama wartawan di salah satu restoran siap saji, baru-baru ini.

Juhendri mengatakan, kata yang masuk dalam visi misi pasangan Calon Gubernur (Cagub) Sumut nomor urut 1 tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki martabat sehingga harus dimartabatkan.

Karena dari segi penggunaan kata, martabat memiliki arti sebagai tingkat harkat kemanusian atau harga diri. Sehingga jika ditambah akhiran atau sufiks dalam proses penggunaan kata tersebut maka menyatakan proses menjadikan atau penambahan.

“Dengan kata lain menjadikan, atau jadi sebelumnya tidak punya martabat sehingga harus dimartabatkan. Sementara martabat sendiri tolak ukurnya banyak, apakah agama, budaya atau hukum. Sehingga martabatisasi menghasilkan multi tafsir yang sangat menyakitkan. Karena jika disebut martabatisasi maka sebelumnya masyarakat Sumut tidak punya martabat, sayangnya dengan tolak ukur yang beragam tidak jelas ukuran martabat itu apa,” terang penggiat sastra, Juhendri, Senin (14/5/2018) malam.

Juhendri yang pernah menjabat sebagai ketua salah satu komunitas sastra di Medan ini mengatakan bahwa pada prinsipnya ada kelatahan dalam pengucapan istilah-istilah yang bertujuan politis. Yang pada akhirnya istilah itu sendiri yang menjadi boomerang dalam pengembangan politik itu sendiri.

Di sisi lain tolak ukur bermartabat itu sangat banyak, contohnya dari ukuran agama, yang mana masing-masing orang berbeda, demikian juga budaya yang tolak ukurnya sangat berbeda-beda.

“Mungkin dari aspek hukum saja yang bisa kita tolerir. Mengingat saat ini banyak anggota dewan dan kepala daerah terjerat kasus korupsi. Karena para anggota dewan dan kepala daerah tersebut tidak bermartabat dari aspek hukum dan undang-undang. Sementara dari aspek agama dan budaya masyarakat tidak mungkin mau disebut tidak bermartabat, karena tolak ukurnya berbeda beda sesuai agama dan budaya yang di anutnya. Sehingga akan marah jika dikaitkan dengan martabatisasi, karena tidak bisa diukur,” jelasnya.

Sekadar untuk diketahui, kata martabatisasi menjadi salah satu trending topic bagi sejumlah kalangan. Bukan hanya masyarakat, Calon Gubernur (Cawagub) Sumut, Sihar Sitorus juga mempertanyakan muatan arti kata martabatisasi, koletif-simbiotik yang tertuang dalam visi misi pasangan Eramas tersebut.

Pertanyaan dilontarkan oleh penggiat sepakbola tersebut kepada pasangan nomor urut 1 yang selama ini mempopularkan Sumut Bermartabat sebagai jargon politiknya saat debat publik kedua yang dilaksanakan KPU Sumut .(ril)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini