Terkait pengaduan masyarakat (Dumas) dari pedagang yang melaporkan kasus jual beli lapak, menjerat Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Medan (P3TM) Marelan ke Polres Pelabuhan Belawan.
Anggota DPRD Medan, Mulia Asri Rambe alias Bayek mendesak agar penegak hukum pengusut kasus pidana yang telah merugikan sejumlah pedagang di Pasar Marelan.
"Kita minta kepada polisi, untuk segera mengusut kasus ini, karena pedagang yang sudah membayar uang DP dan mendaftar sampai saat ini ada yang belum dapat tempat. Artinya, pedagang merasa ditipu, agar kasus ini benar - benar ditegakkan," kata Bayek, Kamis (5/4/2018).
Ditegaskan Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan ini, penegak hukum harus mampu mengusut aliran dana yang diperoleh dari pedagang, kemana saja aliran dana yang dikelola P3TM itu disalurkan.
Dari hasil pertemuan yang telah didiskusikan, Polres Pelabuhan Belawan tampak sudah serius menangani kasus itu, harapannya kasus itu dapat segera ditindaklanjuti, agar keadilan bagi pedagang yang dizolimi bisa terjawab.
"Dalam waktu dekat ini, kita akan lakukan juga kunjungan ke Kejari Belawan, agar seluruh penegak hukum yang ada di Belawan dapat sama - sama mengusut penyimpangan pidana di Pasar Marelan," tegas Bayek.
Dikatakan politis Partai Golkar ini, permasalahan di Pasar Marelan bakal terus berkelanjutan, alasannya, tidak ada tegasnya pimpinan daerah dalam mengawasi kinerja dari PD Pasar.
"Seharusnya, ini segera disikapi, kita minta agar pimpinan daerah segara mengevaluasi Dirut PD Pasar, jangan hanya gara - gara ini, mempengaruhi kebijakan lain di Pemko Medan," terang Bayek.
Dalam masalah jual beli lapak, lanjut wakil rakyat Dapil V, mengharapkan kepada Pemko Medan melalui PD Pasar segera mengeluarkan surat edaran mengenai harga lapak dan kios yang telah ditetapkan.
"Harga lapak dan kios sampai hari ini belum diketahui, kita minta agar segera dimumkan, agar pedagang tidak bingung dan bisa tahu berapa harga yang harus mereka bayar," pinta Bayek. (mu-1)
