Dengan melakukan pengendalian dan evaluasi secara intensif yang dilaksanakan secara internal untuk masing-masing OPD Pematangsiantar dapat mewujudkan pelaksanaan APBD secara tepat waktu, mutu dan sasaran, didukung tertib administrasi yang prima, OPD selaku pengguna anggaran.
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pematangsiantar Budi Utari, AP, saat memimpin Rakorbang Triwulan I tahun 2018 mewakili Wali Kota di Ruang Serba Guna Bappeda Kota Pematangsiantar, Jalan Merdeka, Kamis (19/4/2018).
Rakorbang Triwulan I tahun 2018 ini tampak dihadiri para Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Sekretariat Daerah kota Pematangsiantar, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Perusahaan Daerah serta seluruh Kepala Bagian.
Budi Utari, AP saat membacakan sambutan Wali Kota Hefriansyah, SE, MM menyampaikan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan merupakan mata rantai yang berkesinambungan.
"Oleh karena itu perlu saya tekankan bahwa aktivitas pengendalian tidak hanya dalam bentuk rapat," katanya.
Sekda melanjutkan, selain melaksanakan rapat, aktivitas pengendalian juga dengan melakukan konsultasi, koordinasi, surat menyurat yang secara keseluruhan ditujukan untuk mendukung kelancaran kegiatan yang sudah direncanakan melalui upaya pengendalian secara sistematis.
"Diharapkan produktivitas kegiatan dapat tercapai sebagai bagian dari perwujudan pelayanan publik," ujarnya.
Atas perolehan penghargaan sebagai kota terbaik pertama dalam perencanaan pembangunan daerah tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2018, yang dulu dikenal sebagai anugrah PANGRIPTA NUSANTARA pada tanggal 12 April 2018 yang lalu, Budi Utari menyampaikan rasa bangga Pemerintah Kota Pematangsiantar atas prestasi yang diraih.
"Jadikan prestasi ini sebagai cambuk untuk lebih memacu kinerja, agar kota ini semakin mantap, maju dan jaya," ujarnya.
Kepala Bappeda, Drs. Midian Sianturi dalam laporan yang dibacakan Sekretarisnya Ricardo P Rumahorbo, SE, MPPM menjelaskan, bahwa rapat ini dilaksanakan dengan maksud untuk membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap Rencana Kerja Oprasional (RKO).
"Sehingga diperoleh tingkat kinerja yang optimal bagi para pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatannya dan untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi selama pelaksanaan," ucapnya. (JS)
