Pengalihan Pengelolaan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo, akhirnya dikonsultasikan ke Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK), Selasa (17/4/2018) sekira pukul 09.00 Wib, di Jalan Hang Jebat 3, Blok F, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Konsultasi ini dihadiri oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, Wakil Ketua DPRD Efendi Sinukaban, SE, Drs.Jhon Karya Sukatendel, Mansur Ginting, Jidin Ginting SH, Anggota DPRD Karo, Asisten 2 Ekbang Jernih Tarigan SH, Kepala Bappeda Ir.Nasib Sianturi, M,si, Kadis Kesehatan drg. Irna Safrina Sembiring Meliala, M,Kes, Direktur RSU Kabanjahe, dr.Arjuna Wijaya, Sp,P, Direktur Akbid Pemkab Karo Dr. Siang Br Tarigan, S.Pd, S.Kep, M.Kes dan Kasubbag TU Akbid Kartini Br Perangin Angin, SE.
Direktur Akbid Pemkab Karo, Dr.Siang Br Tarigan menyebutkan, sebagai tindak lanjut bahwa Lokasi lama Akbid Kabanjahe di Simpang VI Kabanjahe sesuai dengan undang-undang harus diserahterimakan ke Kemenkes RI termasuk Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D).
"Atas dasar ini, Pemkab Karo menyediakan tanah jika tempat Akbid lama diserahkan ke Pemerintah Pusat. Maka alternatif yang dibuat Pemkab Karo menyediakan tanah dan dapat dipindahkan ke Desa Rumka Kabanjahe jika disetujui Kemenkes RI Cq PPSDMK, dengan kajian administrasi sertifikat lahan tanah sebagai syarat formal telah terpenuhi diperuntukkan untuk Akbid Pemkab Karo, sudah tercatat dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) Tanah Karo sesuai surat Ukur 195/2018," ungkap Siang.
Untuk itu, lanjut dia, tindak lanjutnya harus di konsultasikan ke PPSDMK tata cara dan sistem mekanisme, sekaligus menginformasikan bahwa aset Tanah untuk sekolah Akbid sudah ada sesuai sertifikat dari BPN.
"Supaya pihak PPSDMK tahu, dan memberikan saran masukan cara pengalihan Aset tentunya," ujarnya.
Hal senada dengan itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana, mengatakan bahwa selama ini sudah berjalan sistem dan adminitrasinya sudah sesuai dengan kajian, sehingga lokasi Akbid sudah diwacanakan akan dipindahkan ke Tanah Pemkab Karo di Desa Rumah Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe, luas lahan Akbid tersebut sesuai dengan sertifikat seluas 5000 M2 sesuai syarat dan ketentuan dari PPSDMK.
"Dengan adanya surat sertifikat ini, kita meminta PPSDMK untuk memberikan solusi dan arahan pengalihan dan pengelolaan Akbid tersebut, agar ada kepastian pengembangan, selanjutnya pengadaan tanah tersebut yang sudah Pemda siapkan," tandasnya.
Menanggapi kedatangan Pemkab Karo ke kantor PPSDMK, Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Sugiyanto, S.Pd, M.App,Sc pada prinsipnya dan sesuai perintah undang-undang Pemkab Karo point pertama harus menyerahkan P3D poin kedua harus ada Komitmen, Yes or No (ia atau tidak).
“Kenapa demikian, banyak contoh di daerah lain sama halnya dengan Pemkab Karo bersama DPRD Karo belum menyerahkan aset tersebut ke Kemenkes, biar Pemkab bisa ajukan ke PPSDMK bangun gedung Akbid Baru. Jika DPRD bersama Bupati berkenan terkait lahan yang sudah ada 5000 M2, lebih bagus lagi kalau lahannya ditambah lagi 5000 M2 untuk tempat Program Setudi pengembangan, ini permintaan PPSDMK," katanya berharap.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban mengatakan, akan berupaya dari DPRD Karo apa yang perlu yang akan diselesaikan sesuai kewenangan DPRD Karo, maka DPRD Karo siap bantu dan akan berkoordinasi dengan Bupati Karo, terkait apapun bentuknya untuk Akbdi tetap berdiri di Kab.Karo, DPRD akan komitmen memperjuangkan itu.
"Silahkan Bupati Karo buatkan segera surat permohonan rekomendasi dan surat persetujuan hibah, sesuai kewenangan DPRD jika itu harus kami keluarkan, maka saya di DPRD Karo bersama kawan-kawan akan segera merapatkannya dan merealisasikannya," tegas Efendi didampingi anggota DPRD Karo Lainnya.
Di akhir konsultasi, Asisten 2 Ekbang Jernih Tarigan, SH merespon usulan DPRD Karo.
"Kami selaku OPD akan segera membuat surat permohonan tersebut, terkait dua hal tadi, nanti setelah pulang dari Jakarta kita ajukan ke Bupati, agar ditandatangani, baru kita kirim ke DPRD Karo," ujar Jernih Tarigan. (Marko)
