Sempat dimediasi oleh pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Langkat, puluhan karyawan dan karyawati Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Wampu kembali menggelar aksi unjuk rasa.
Padahal sebelumnya, dalam mediasi ke gedung wakil rakyat tersebut, permasalahan sudah terselesaikan. Kali ini titik sasaran mereka adalah kantor Bupati, pada Rabu (4/4/2018).
Ironis, beberapa karyawan yang menggelar aksi bingung saat ditanya apa lagi tuntutan dari mereka.
"Bentar ya, saya tanya dulu," kata Rosnaningsih, salah satu pengunjuk rasa.
Saat disinggung, permasalahan sudah dibahas di DPRD dan sudah terjadi kata sepakat untuk menyelesaikan masalah, dia mengakui kalau memang benar permasalahan sudah dibahas dan DPRD meminta permasalahan ini diselesaikan secara internal.
"Itu isi pembahasan dan memang salah satu karyawan kemarin sudah bersalaman," jelasnya.
Dirinya juga mengakui, kalau demo kali ini meminta agar Dirut PDAM Puncana Sitepu, dicopot dari jabatan. Demikian juga H Imam Fauzi dicopot dari jabatan sebagai dewan pengawas PDAM. Karena tindak mereka sudah semena-mena.
"Cuma itu tuntutan kami," sebut dia.
Terpisah Dirut PDAM Puncana Sitepu mengakui, jika permasalahan ini sudah selesai di gedung DPRD dalam dan baik karyawan serta dirinya sudah mencapai kata sepakat.
"Permasalahanya sudah selesai kok dalam Rapat Dengar Pendapat di DPRD kemarin," sebut Puncana.
Ketika disinggung, adakah kemungkinan jika demo kali ini ditunggangi orang-orang tertentu yang menginginkan jabatannya, dia mengatakan, kalau permasalahan itu tidak menutup kemungkinan. Karena masa jabatan Dirut satu periode 5 tahun.
"Bisa jadi begitu, karena masa jabatan saya baru 2 tahun berjalan. Namun keputusan dari kementerian, ada aturan jika kerja saya bagus, masa jabatan bisa diperpanjang sesuai keputusan itu," terangnya.
Dia juga mengaku, apa yang yang diutarakan anggotanya saat melakukan orasi di DPRD Langkat tidaklah benar.
Kata dia, semua yang disampaikan Rosnaningsih tidak benar. Puncana mengatakan bahwa ke enam anggota yang melakukan orasi adalah pegawai yang bermasalah. Masing-masing mereka memiliki catatan pekerjaan yang kurang baik.
"Saya memang merotasi mereka demi kebaikan mereka. Agar mereka bisa belajar bertanggungjawab dan semakin pintar," katanya.
Selain itu, seluruh pegawai PDAM Tirta Wampu, katanya, sebelum menjadi pegawai telah membuat surat pernyataan siap ditempatkan dimana saja.
"Jadi kalau ada penolakan saya heran saja. Ini sudah kesepakatan kita bersama. Saya juga tandatangan kok," kata Puncana.
Mengenai keterlambatan gaji, dia membenarkan hal tersebut. Namun katanya, keterlambatan hanya tiga hari karena pegawai tersebut saat diminta ke kantor enggan hadir.
"Saya minta mereka hadir ke kantor karena ingin meminta penjelasan mereka. Mereka gajinya terlambat karena tidak memenuhi target," pungkasnya. (lkt-1)
