loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

Kuliah Umum Atmajaya, Firman Jaya Daeli Tegaskan Kedaulatan Rakyat, Sistem Politik Demokrasi dan Dinamika Pembahasan UU

Tim Redaksi: Selasa, 13 Maret 2018 | 23:02 WIB




Universitas Atmajaya Jakarta (Fakultas Hukum) mengundang Firman Jaya Daeli menjadi Pembicara Tunggal sebagai Dosen Tamu dalam kegiatan Kuliah Umum Mahasiswa, di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Firman Jaya Daeli diundang untuk menyampaikan pemikiran dan sekaligus berdialog dengan mahasiswa, dengan Tema mengenai Kedaulatan Rakyat, Sistem Politik Demokrasi Perwakilan, Dan Dinamika Strategis Pembahasan UU (Studi Kajian UU Tentang MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD).

Firman Jaya Daeli yang pernah menjadi Anggota Badan Legislasi DPR-RI, Panitia Khusus dan Tim Perumus pembahasan sejumlah UU di DPR-RI perihal bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, menyampaikan pokok-pokok bahasan dan intisari materi diskusi kuliah umum secara garis besar.

Firman yang sebelum ini juga pernah diundang menjadi Dosen Tamu di Universitas Atmajaya Jakarta dan beberapa Perguruan Tinggi lain di Indonesia, pada dasarnya menjelaskan dan menguraikan secara sistematis mengenai materi Tema Kuliah Umum.

Kualitas pemikiran saat diskusi selama kuliah umum pada dasarnya berlangsung secara terbuka dan dinamis sehingga membuka cakrawala pemikiran, semakin menambah wawasan pengetahuan, dan memperkaya khasanah intelektual.

"Etika politik dan keadaban demokrasi dari konstruksi dan isi UU secara konstitusional harus senantiasa diletakkan dan diperuntukkan justru untuk menguati dan memaknai kedaulatan rakyat, demokrasi, hak dan kebebasan sipil, sosial, politik," ujar Firman.

Menurut Firman, kebermaknaan dan kemanfaatan hubungan yang berarti antara pembangunan sistem dan kelembagaan politik dengan pertumbuhan kualitas kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi yang menghormati dan memfasilitasi hak dan kebebasan sipil, sosial, politik - hanya dan baru terbangun dan ternilai ketika berbagai subsistem termasuk politik legislasi selalu berdaya guna dan berfungsi positif untuk memperkuat demokrasi dan kerakyatan sebagai basis pemilik dan pemegang kedaulatan.

"Politik Legislasi (pembahasan dan penerapan UU) semestinya dan sebaiknya diletakkan dalam kerangka filsafat pemikiran di atas," tukasnya.

Ditambahkan Firman, kebijakan strategis dan agenda aksi penguatan dan pemaknaan kedaulatan rakyat, demokrasi, hak dan kebebasan sipil, sosial, politik merupakan peluang dan semakin menjadi tantangan untuk melakukan reformasi (pembaharuan) dan penataan sistem politik demokrasi perwakilan (sistem perwakilan).

"Dengan demikian pembangunan kelembagaan politik sebagai wujud sistem perwakilan harus senantiasa hadir dan tampil secara kredibel dan akuntabel," ungkapnya.

Lebih lanjut Firman menjelaskan, hakekat dari kredibilitas dan akuntabilitas kelembagaan politik di Indonesia (MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI, DPRD) terbangun rapi ketika fungsi, tugas, hak, kewenangan, dan tanggungjawab kelembagaan politik seharusnya dan selamanya diabdikan bagi keinginan luhur dan kepentingan umum rakyat, dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat, untuk menghormati hak dan kebebasan sipil, sosial, politik.

"Pengabdian MPR-RI, DPR-RI, DPD-RI dan DPRD sebaiknya dan semestinya berbasis serta berorientasi pada pemajuan kebebasan, keadilan, dan kemakmuran rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berideologi Pancasila dalam semangat kehidupan Bhinneka Tunggal Ika dengan konstitusi UUD 1945," pungkasnya. (ril)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html