Konflik di kubu DPC Partai Gerindra Binjai masih terus berlanjut, meski pelantikan kepengurusan DPC partai Gerindra telah dilakukan pada Selasa malam, (27/3/2018) di pondopo Umar Baki, jalan Veteran, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai.
Sejumlah kader masih mempertanyakan keabsahan SK yang diterima DPC Gerindra Binjai tersebut. Pasalnya, dari SK yang diterima, terlihat kalau tanda tangan Ketua Umum partai Gerindra, Prabowo Subianto sangat jauh berbeda.
"Dalam satu lembar SK ada dua tandatangan pak Prabowo, namun tandatangan satu dengan yang kedua sangat berbeda, seakan-akan tanda tangan yang satunya bukan ditandatangani oleh pak Prabowo. Oleh karena itu, kami sebagai kader akan mempertanyakan hal tersebut, kenapa tanda tangan itu bisa beda," ujar Irvan Siburian yang merupakan kader Hambalang DPC partai Gerindra Binjai.
Selain itu, lanjut Ivan, tanda tangan Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai Gerindra, H. Ahmad Muzani juga terlihat jauh berbeda.
"Coba kita lihat di SK ini, selain tandatangan Ketua Umum Gerindra, tandatangan Sekjen juga berdebat dengan yang satunya, apa jangan-jangan tandatangan yang satunya ditandatangani oleh lain orang?," jelas Irvan yang akan terus menanyakan keabsahan SK tersebut.
Sementara itu, Ketua KPU Binjai, Heri Dani mengatakan, terkait status kantor sekretariat partai Gerindra Binjai yang berada di jalan H. Agus Salim, nomor 12, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, pihak KPU menerima laporan kalau keberadaan kantor tersebut berstatus sewa dan hal tersebut dikuatkan dengan adanya surat notaris perihal sewa menyewa dan dilengkapi dengan materai.
"Saat kami lakukan verifikasi, status kantor Gerindra tersebut memang sewa, jadi kalau ada indikasi penipuan atau pemalsuan berkas, itu hak kepolisian yang melakukan penyelidikannya, KPU hanya sebatas verifikasi," jelas Heri.
Sebelumnya, pada Selasa lalu, sejumlah kader DPC Partai Gerindra Binjai, Irvan Pahala Manuel Siburian, Poster Pasaribu, Ferdinand Edward Ginting dan Rama Syahfitra mendatangi KPU Kota Binjai untuk melakukan kordinasi.
“Saat kordinasi berlangsung, KPU Binjai memperlihatkan SK DPC Gerindra. Disitu kader terkejut melihat SK tersebut, sebab SK yang diberikan ke KPU belum ditandatangani dan masih dalam revisi. Itulah kenyataan yang ada, tanda tangan SK tersebut tidak ada, dan ini ditunjukkan langsung oleh pihak KPU kepada kader saat kita lakukan koordinasi kemarin," terang Irvan.
Selain itu, tidak adanya “pelangi” dalam kepengurusan membuat kader merasa Partai Gerindra tidak lagi merupakan partai nasionalis.
“Saya mantan Ketua Sayap Partai Kristen Indonesi Raya (KIRA) sangat kecewa dengan susunan pengurusan yang ada di DPC Partai Gerindra Binjai, sebab kita ketahui, tidak ada unsur “pelangi” di dalam kepengurusan. KIRA ternyata hanya simbolis nasional saja dianggap oleh DPC Gerindra Binjai,” paparnya.
Masih kata Irvan, selama 2 bulan kantor Gerindra Binjai dibuka, hingga kini tak ada aktifitas, kantor terlihat kosong dan kerap tutup.
"Padahal ini mau Pilkada serentak, seharusnya kantor ada aktifitas, bukan tutup tanpa ada aktifitas," cetusnya.
Atas kejanggalan- kejanggalan yang ada dalam SK DPC Partai Gerindra Binjai, kader Hambalang DPC Gerindra Binjai meminta agar DPP Gerindra segera mengambil tindakan agar tak ada lagi kekisruhan antara sesama kader Gerindra. (Hendra)
