Hadirnya Pasangan Djarot Syaiful Hidayat dan Sihar Sitorus sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara memberikan nuansa baru bagi perpolitikan di Sumut menjelang Pilkada serentak 2018.
Diusung oleh PDI Perjuangan dan PPP, Djarot-Sihar telah mendaftarkan diri ke KPUD Provinsi Sumatera Utara dan telah mengikuti test kesehatan dan psikotest di RSUP H. Adam Malik.
Antusias warga terhadap paslon ini tampak dari ramainya massa yang turut menghantarkan Djarot-Sihar saat pendaftaran di KPUD Provinsi Sumut pada Rabu, 10 Januari 2018 yang lalu.
Keterangan pers yang diterima wartawan dari Koordinator Relawan Rumah Aliansi Haji Djarot, Arni Ringo, Minggu (14/1/2018), mengatakan terbentuknya relawan Djarot-Sihar murni dari dukungan warga tanpa ada dimobilisasi oleh siapa pun.
"Dengan hadirnya mas Djarot dan bang Sihar sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi semangat baru bagi warga Sumut. Semangat baru ini merupakan semangat perubahan yang sudah lama dinanti-nantikan warga," kata Arni.
Relawan ini juga mengundang seluruh elemen masyarakat yang mau bahu membahu dan bergotong-royong untuk memenangkan pasangan calon Djarot-Sihar.
"Bagi warga Sumut, baik yang berdomisili di wilayah Sumut maupun di perantauan kiranya kita bisa saling bergandengan tangan untuk mendukung Djarot-Sihar. Deklarasi yang mau kita buat ini adalah deklarasi kerakyatan. Tidak hanya deklarasi relawan pendukung Djarot-Sihar, tapi juga memberikan program-program yang nantinya diperjuangkan oleh Djarot-Sihar jika terpilih sebagai kepala daerah di Sumut. Dan kita akan menggalang donasi secara sukarela untuk pasangan calon ini sebagai bentuk kepedulian warga," ujarnya.
Arni juga mengatakan tanggal deklarasi relawan Djarot-Sihar akan diselenggarakan pada tanggal 18 Januari 2018 di Taman Putri Hijau Medan.
"Deklarasi ini juga akan dihadiri oleh pasangan calon Djarot-Sihar. Kita nanti akan menyerahkan secara simbolik kepada mas Djarot dan bang Sihar daftar program yang telah kami susun guna perbaikan Sumatera Utara, antara lain bidang birokrasi, pendidikan, UMKM, perijinan, pertanian, pertanahan, perkebunan, perikanan, pertambangan, dan lain sebagainya," tutup Arni. (Sandy)
