Untuk yang kedua kalinya, warga Desa Telaga Jernih, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, mendatangi Polres Langkat. Sebab, laporan aksi pungutan liar (Pungli) Pengurusan Proyek Nasional Agraria (Prona) dilakukan oknum Kepala Desa (Kades) mereka seolah diacukan penyidik unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
"Iya, semalam kami datangi Polres Langkat lagi. Karena sebelumnya tanggal 27 Desember lalu, laporan kami belum diproses," kata Asran alias Acun, Kamis (11/1/2018).
Diakuinya, baru hari inilah setelah mereka kembali mendatangi Polres, baru mereka dimintai keterangan. "Ada tiga orang yang diperiksa untuk hari ini bang," papar dia, sembari mengakui masih menunggu panggilan untuk dimintai keterangan.
Dirinyapun berharap, agar kades mereka berinisial S, diproses secara hukum. Agar bisa menjadi pelajaran dan agar menjadi contoh bagi kades lain, jangan sekali-kali memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan menipu masyarakat.
"Sudah jelas-jelas pengurusan prona di gratiskan Presiden Joko Widodo. Eh, ini enak kali dia (kades) menipu kami (warganya) dengan mengutip uang Rp.600 sampai Rp. 850 ribu, kan sedih kami bang ditipu mentah-mentah. Kami tahunya pun, pas Presiden datang ke Langkat, kemarin itulah," terang Acun.
Untuk diketahui, sebelumnya tanggal 27 Desember 2017 kemarin, sedikitnya ada sekitar 50 an warga mendatangi Polres Langkat, meminta agar kades mereka ditindak secara hukum, namun baru kali ini mereka dimintai keterangan.
Sementara sebelumnya Kanit Tipikor Polres Langkat Ipda Wanda mengakui, memang ada beberapa warga yang mendatangi Polres untuk mengadukan pemasalahan ini.
“Ini kita masih melakukan full baket, bahkan kemarin kita sudah telusuri ke lapangan, tapi kita salah desa dan kini masih kita selidiki dulu permasalahan ini ya,” jelasnya, sembari mengakui masih memintai keterangan warga. (lkt-1)
