loading...

Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

loading...

Guna Percepat Pembangunan, Bupati Karo Diminta Evaluasi SKPD

Tim Redaksi: Rabu, 24 Januari 2018 | 19:20 WIB


Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH mengatakan harus ada terobosan-terobosan baru yang dilakukan para SKPD, sehingga tidak ada lagi istilah “jalan ditempat” semua pihak harus berkoordinasi dan bekerja sama agar semua program bisa direalisasikan untuk kepentingan masyarakat Karo.

Selain itu, Ia juga menyoroti persoalan data penginvetarisasian asset daerah yang harus segera diidentifikasi agar dapat diketahui dengan pasti seluruh total asset yang di miliki Pemda Karo,  sehingga tercipta pola kerja yang tertib administrasi.

“Seluruh aset agar diinventariasi secepatnya dalam pemeriksaan BPK nantinya tidak menjadi masalah dikemudian hari, dan saya ingatkan agar para pimpinan unit kerja mengawasi kinerja para bawahannya, baik dari segi tertib administrasi maupun pelaporan, semua akan saya evaluasi,” ujar Bupati, Rabu (24/1/2018) di Kabanjahe.

Terpisah, praktisi pembangunan dan aktivis LSM, AKBP (Purn) Lem Sinuhaji, mengatakan Bupati dan Wabup Karo sudah lari dengan kecepatan tinggi, sementara SKPD-nya masih dengan kecepatan sedang.

“Meskipun dalam berbagai pertemuan, SKPD selalu diingatkan soal peningkatan kinerja dan pelayanan publik, namun sepertinya tidak jalan dilapangan. Banyak ide dan gagasan Bupati, tidak mampu diterjemahkan SKPD nya,” ungkapnya sembari menambahkan setuju dilakukan penyegaran di tubuh SKPD Pemkab Karo.

Evaluasi adalah cermin dari capaian program kerja, agar bisa dilihat sekaligus mengukur, apa sasaran yang telah dicapai, apa yang diharapkan dari sasaran tersebut, sejauh mana realita dari hasil kerja, serta terobosan-terobosan apa yang perlu diambil dalam upaya optimalisasi kinerja para.

“Mengindikasikan tidak maksimalnya kinerja SKPD jajaran Pemkab Karo terlihat dalam sejumlah temuan dan rekomendasi BPK yang menjadikan laporan keuangan Pemkab Karo meraih opini disclaimer tahun lalu.  Jadi sudah sewajarnya Bupati dan Wakil Bupati melakukan “potret” evaluasi terhadap para Kepala SKPD,” beber Sinuhaji.

Hal yang sama dikatakan praktisi hukum, Imran Sinulingga, SH. Pembangunan daerah masih belum nampak wujudnya secara signifikan. Sementara  rakyat  Tanah Karo sudah menunggu program sesuai visi dan misi yang dijanjikan segera terealisasi dengan baik. “Karenanya demi percepatan kemajuan daerah, penyegaran pejabat sudah saatnya dilakukan,” jelasnya.

“Jika hal ini terus dibiarkan, maka diyakini kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Bupati Karo akan merosot secara perlahan. Bahkan tak dipungkiri masyarakat menganggap Bupati tidak tegas terhadap bawahanya yang jelas-jelas berkinerja buruk. Harusnya, mesin birokrasi SKPD memiliki kecepatan berlari sesuai keinginan Bupati Karo dan berprinsip inisiatif, inovatif dan progresif,” tegas Imran Sinulingga.

Bahkan masih banyak SKPD yang tidak paham mekanisme tanggung jawabnya dan pembuatan laporan, dan ini akibat minimnya kredibilitas SKPD tersebut menempati posisinya, sehingga masih saja banyak terdapat kesenjangan dan ketidak sinkronisasian terhadap masing-masing SKPD, tentu akan berdampak pada pelayanan publik, jelasnya.

Disisi lain dikatakan Imran Sinulingga advokad yang berdomisili di Jakarta itu, blusukan Bupati Karo ke lapangan patut diapresiasi untuk melihat dan mendengar langsung keluh kesah warga termasuk melihat sejumlah persoalan-persoalan dilapangan untuk dicarikan solusinya. Hasil blusukan tersebut harusnya ditindaklanjuti dinas terkait.

Namun sayangnya, dinas yang bersangkutan sering kali abai dan tidak memiliki keinginan kuat menterjemahkan apa yang diinginkan kepala daerah,” ujarnya. (Marko)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait

 
google-site-verification: google2bb360bc5f99c801.html