 |
| Umardin Lubis saat memberi paparan |
Guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan menggalakkan program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI). Dengan bergabung di dalamnya, kita berpeluang mendapatkan Fee sebesar 7,5 % dari total iuran, ditambah bantuan operasional sebesar Rp500 ribu perbulan.
“Kami membuat aplikasi dengan nama PERISAI. Program ini untuk merekrut orang agar menjadi peserta. Yang bisa menjadi PERISAI itu adalah orang yang punya jaringan. Kalau nggak punya jaringan, kami nggak mau. Kalau punya jaringan, misalnya seperti ketua kelompok tani, atau dia punya jaringan beberapa kelompok tani. Itu bisa kita rekrut menjadi Perisai,” terang Deputi Direktur BPJS Ketenagekerjaan Sumbagut, Umardin Lubis saat menggelar ramah tamah dengan Serikat Pekerja dan Media di Restoran Kenanga Medan, Jumat (22/12/2017).
Program ini menjadi target utama pihaknya untuk tahun 2018 mendatang dan sasarannya adalah desa. Kenapa pilih kampung? Karena, katanya, cukup potensial dari segi jumlah penduduk, khususnya pekerja informal yang tersebar di luar perkotaan.
Sebagai langkah awal, mereka sudah menggalakkan program Desa Sadar BPJS Ketenagakerjaan. Di Provinsi Sumatera Utara sendiri, telah dilahirkan 27 desa sebagai branding. “Dari 33 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, ada 692 kelurahan dan 5.388 desa. Itu yang bagi kami sangat menarik. Jika satu desa saja rata-rata misalnya ada 10 orang aparatur, berarti kan kita sudah bisa merekrut lebih dari 50 ribu pekerja yang ada di desa,” katanya.
Jadi, lanjut Umardin, kalau aparatur desa itu bisa masuk, itu sesuatu yang luar biasa potensinya. “Itu masih dari aparaturnya saja. Tapi tujuan kami bukanlah dari aparaturnya. Itu hanya sebagai perpanjangan tangan saja sebenarnya. Dia membayar juga jadi peserta, supaya dia tahu kalau menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan itu,apa saja kewajibannya, berapa iurannya, dan apa manfaatnya. Kalau sudah tahu manfaatnya, tentunya sudah gampang merekrut orang,” sebut pria berambut ikal ini.
Menurutnya, pekerja di sektor informal itu, terbesarnya ada di pedesaan. Itu lah yang menjadi sasaran utama mereka. Petani, nelayan, buruh kebun, ada di desa. Pedagang pasar itu datangnya dari desa, bukan di kota. Pedagang sayur, misalnya, itu dari desa. Sehingga itu yang menjadi sasaran program BPJS Ketenagakerjaan untuk program Perisai.
“Yang tahu kondisi itu semua siapa? Adalah perangkat desa, misalnya ketua RT/RW, kadus, sampai ke kades. Mereka ini lah yang kita harapkan bisa menularkan dan merekrut pekerja informal itu menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” harapnya.
Karena itu lah, BPJS Ketenagakerjaan membuat program Perisai. Yakni untuk merekrut orang agar menjadi peserta. “Yang bisa menjadi Perisai itu adalah orang yang punya jaringan. Kalau nggak punya jaringan, kami nggak mau. Selanjutnya nanti di bawah Perisai itu ada agent,” terang Umardin.
Dalam program ini, orang yang menjadi Perisai itu berhubungan langsung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Yaitu dengan personil yang ditugaskan. “Apa keuntungannya menjadi Perisai? Dia bisa dapat fee 7,5 persen dari total iuran yang dibayarkan. Selain itu, ada bantuan operasional Rp500 ribu perbulan, tapi minimal harus sudah merekrut 50 tenagakerja. Yaitu dengan mendaftarkan pekerja informal, mengumpulkan iurannya dan membayarannya kepada kita. Kalau ini memang bisa masuk ke desa-desa dan bisa berpengaruh, kenap tidak?” katanya.
Jadi, imbuhnya, nanti kepala desa atau aparatur desa yang bisa membawa masuk warganya menjadi agent, atau pun menjadi anggota peserta biasa, dia mempersilahkannya untuk ikut bergabung. Ajakan ini juga berlaku bagi siapa saja yang merasa mempunyai dan mau jadi Perisai jaringan di pedesaan.
“Minimal ya menjadi perisai di lingkungan kita. Jadi untuk tahun 2018, kami mengarah ke sana untuk pekerja informal. Soalnya sejak dibukanya program jaminan untuk sektor pekerja informal, peminatnya masih kecil. Jadi kita harus mencari strategi,” katanya bersemangat.
>>> Salurkan Klaim Rp880,8 miliar Untuk Sumut
Masih dalam paparannya, terhitung hingga November 2017 ini, BPJS Ketenagakerjaan sudah menyalurkan klaim senilai Rp880,8 miliar untuk 103.319 kasus bagi peserta asal Sumatera Utara (Sumut). Sedangkan untuk peserta asal Aceh, sebesar Rp113,8 miliar untuk 12.407 kasus.
“Dari total klaim yang disalurkan itu, tertinggi didominasi oleh jaminan hari tua (JHT) dengan nominal Rp890,5 miliar (96.786 kasus). Berikutnya, jaminan kecelakaan kerja (JKK) senilai Rp51,9 miliar (11.253 kasus), jaminan kematian (JKM) Rp48,1 miliar (1.849 kasus) dan jaminan pensiun (JP) Rp4 miliar (5.838 kasus),” ungkap orang nomor satu di BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut itu.
Lanjutnya, dalam pembayaran klaim ini juga meliputi beberapa kota di Sumut dan Aceh, yaitu pada kantor cabang Binjai, Kisaran, Lhokseumawe, Medan kota, Medan Utara, Meulaboh, Padang Sidempuan, Pematang Siantar. "Untuk kedepan yang menjadi sasaran kita adalah utuh untuk perlindungan terhadap pekerja, semua pekerja yang ada di Sumut Aceh harus sudah dilindungi BPJS ketenagakerjaan," kata Umardin.
Acara yang dibalut kebersamaan dan rasa kekeluargaan itu, turut dihadiri Ketua Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Sumut Lindung Pandiangan SE SH MH serta Sekretaris Jonson Sibarani SH, Ketua Garteks Medan Paraduan Pakpahan, serta sekitar 22 wartawan dan 24 pimpinan serikat buruh dan organisasi. (join)
