Pasca Disepakati Untuk Ditutup, Pengusaha Ternak Siap Pindah Tapi Minta Ganti Rugi
Deliserdang - Pasca hasil rapat dengar pendapat (RDP)
DPRD Deliserdang dihadiri Kepala Dinas Pertanian Samsul Bahri, Sat Pol PP,
Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Satu Pintu Deliserdang, Camat Pantai Labu Ayub, Sekcam Beringin Iskandar
Siregar pada Jumat (27/10) lalu yang menghasilkan keputusan jika peternakan
ayam illegal di Kecamatan Beringin dan Pantai Labu yang tak memiliki izin harus
ditutup membuat para pengusaha mulai kasak-kusuk.
Berbagai upaya dilakukan pengusaha peternakan ayam
illegal agar usahanya tidak ditutup seperti meminta tandatangan warga yang
menyatakan tidak keberatan hingga mengadakan lobi terhadap oknum yang mencari
keuntungan dari usaha peternakan illegal dengan alasan jika peternakan ayam
illegal itu tidak bakal ditutup jika warga tidak keberatan.
Namun sebelum tindakan penutupan peternakan ayam illegal
itu dilakukan, sesuai hasil RDP jika pemerintah desa terlebih dulu melakukan
sosialisasi terhadap pengusaha ternak akan hasil kesepakatan bersama tim
tersebut. Desa Beringin , Kecamatan Beringin pun melakukan sosialisasi hasil
kesepakatan bersama itu. Bertempat di kantor Desa Beringin, Kamis (9/11),
pengusaha ternak dan warga sekitar berkumpul di kantor Desa. Pertemuan itu
dihadiri Aan yang memiliki peternakan ayam tanpa izin di tiga lokasi di wilayah
Kecamatan Beringin.
 |
| Aan (tengah) |
Dihadapan warga dan aparat Desa Beringin, Aan menyatakan
siap menutup usaha ternaknya tapi harus diganti rugi. Untuk menghadapi tim yang
bakal menutup usaha peternakan ayam illegal miliknya, Aan sudah menyiapkan
pengacara atau kuasa hukum. “Kalau ditutup pun saya siap. Saya masih bisa
makan, saya bukan orang miskin,” sebut Aan.
Menanggapi permintaan ganti rugi itu, Wakil Ketua DPRD
Deliserdang Imran Obos SE menyebutkan sangat cocok jika ada ucapan yang
demikian. Karena hal itu akan membongkar siapa oknum Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Deliserdang yang berada di belakangnya.
“Kita lihat saja nanti. Saya sudah koordinasi dengan
Komisi C agar segera menjadwalkan bersama Badan Musyawarah terkait langkah dan
tindakan yang akan diambil untuk menutup peternakan tanpa izin tersebut,”
pungkasnya.(walsa)
