Dalam rangka memperingati Hari Kerja Layak Internasional besok Jumat (7/10) ,elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (DPW FSPMI) Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan aksi demo. Elemen buruh menuntut perbaikan jaminan sosial dan tolak upah murah yang di singkat gerakan Jamsostum.
Ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo pada Kamis (6/10) mengatakan aksi demo buruh ini juga akan digelar di sejumlah kota di Indonesia yang dipusatkan di Istana Presiden di Jakarta. "Di Medan tujuan aksi kita ke kantor Gubernur dan Tugu Bundaran SIB Jalan Gatot Subroto, Medan," kata Willy didampingi Sekretaris FSPMI Sumut Tony Rickson Silalahi.
Willy menambahkan aksi kali ini akan mengusung beberapa poin tuntutan secara nasional, yakni jaminan kesehatan gratis, kenaikan upah, tolak upah murah, tolak phk massal dan kritis kasus perburuhan di Sumut. "Jaminan Kesehatan akan terus menjadi persoalan karena anggaran negara untuk jaminan kesehatan masih minim. Rumah sakit swasta banyak yang tidak mau bekerja sama, banyak pasien yang terabaikan," ujarnya.
Sementara berkaitan dengan upah layak, Willy mengatakan negara negara di Asia Pasifik masih menerima upah murah dibandingkan kawasan lainya. Untuk itu FSPMI secara nasional akan mengkampayekan tuntutan kenaikan upah sekitat US$ 50 dolar untuk tahun 2018 mendatang. "khusus Sumut, upah buruhnya lebih tidak layak lagi, sudah jauh tertinggal oleh daerah lain di Indonesia, untuk itu kita minta Gubsu menaikan upah buruh sumut minimal 750 ribu rupiah untuk tahun depan," tuntutnya.
Lebih lanjut, Willy menyoroti kinerja pemerintah Sumut pada peringatan hari pekerja layak internasional ini, menurutnya jangankan kerja layak dan upah layak, kondisi perburuhan di sumut makin parah saja. "Maraknya PHK massal, dan kasus perburuhan tidak kunjung selesai menambah buruk kondisi ketenagakerjaan di Sumut, kita minta Gubsu peduli dan peka terhadap situasi buruh saat ini," pungkasnya.
Sekretaris FSPMI Sumut, Tony Rickson Silahi menambahkan, dalam aksi nanti juga menuntut Gubsu menyelasikan kasus perburuhan yang sudah bertahun tak kunjung selesai, di antaranya kasus buruh di PT Karya Delka Maritim, PT Daya Kimia Jaya Mandiri, Yayasan Kebidanan Darmo, PT Starindo Prima, PT Girvi Mas , PT Atmindo dan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU).
"Khusus PT Perkebunan PSU, itu merupakan perusahaan milik Pemprovsu, harusnya Gubsu memberi contoh pada perusahaannya, bukan malah melakukan penindasan disana. Kita minta Gubsu segara mencopot Direktur Utama PT PSU Darwin Nasution dari jabatanya," tegas Tony.(walsa)
