Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Warga Pinggir Rel Kereta Api di Belawan Tetap Bertahan & Akan Datangi Kantor Gubsu

Tim Redaksi: Selasa, 05 September 2017 | 19:08 WIB



Sebahagian dari 141 bangunan liar yang berdiri di pinggiran rel Kereta Api Jalan Stasiun, Kec. Medan Belawan telah dibongkar sendiri oleh warga.

Namun, beberapa warga yang menolak untuk membongkar ‎memilih untuk tetap bertahan menguasai lahan dan akan melakukan demo ke kantor Gubsu.

Begitulah dikatakan salah satu warga, Irfan yang masih bertahan tidak membongkar bangunannya. "Kemarin, saya sudah terima surat pembongkaran (SP) 3, tapi saya dan sebahagian yang belum membongkar tetap bertahan di lahan ini," katanya, Selasa (5/9).

Dikatakan pria 44 tahun ini, pihaknya kecewa dengan PT KAI yang tidak konsisten dalam menyikapi permasalahan lahan yang akan dibongkar, karena, sejak masuknya surat pemberitahuan pembongkaran, warga yang mendiami lahan melakukan demo ke kantor Stasiun Kereta Api.

Hasilnya, pada pertemuan itu, PT KAI berjanji tidak akan mengeluarkan surat pembongkaran, masalah ini akan ditempuh dengan jalan mufakat. Ternyata, PT KAI telah melanggar kesepakatan dengan masyarakat.

"Ini sudah tidak benar, kemarin dikatakan tidak ada surat pembongkaran sebelum adanya kesepakatan. Surat sudah kami terima, diberi waktu hingga hari sabtu depan. Apapun yang terjadi, kami tetap bertahan dan akan melakukan langkah - langkah perjuangan," jelas Irfan.

Dijelaskan Irfan, mereka yang bertahan berkisar 20 bangunan, karena kecewa dengan pihak PT KAI yang sengaja menggusur untuk kepentingan pengembang di lahan PT KAI.

"Kami sudah dengar, lahan ini mau digunakan untuk bisnis oknum yang ada di PT KAI dengan pihak pengembang. Kalau lahan ini digunakan untuk kepentingan pemerintah atau PT KAI ‎kami bersedia angkat kaki dari lahan ini, karena adanya kepentingan pengembang, makanya kami tetap bertahan," tegas pria yang juga menjabat kepling di Kelurahan Bahagia.

Oleh karena itu, kata Irfan, sekitar 70 warga yang mendiami lahan PT KAI telah menyurati Menteri BUMN, HAM, walikota, gubsu dan DPRD serta melakukan pertemuan dengan pihak PT KAI. Namun, belum ada keputusan. Maka, warga akan melakukan demo ke kantor gubsu.

"Dalam 2 hari ini, kami seluruh warga yang menjadi korban kepentingan oknum PT KAI dan pengembangan akan melakukan demo ke kantor gubsu," ungkap bapak anak 3 ini.

Disinggung apabila pihak PT KAI akan melakukan pembongkaran secara paksa, apakah pihaknya tidak melakukan perlawanan. Pria yang membuka usaha sepatu ini mengaku, tetap mempertahankan dan tetap menolak untuk dibongkar.

"Saya sudah 12 tahun disini, apapun ceritanya saya tetap menolak. Kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan biaya bangunan kami, jadi, kalau nanti benar terjadi, pasti masyarakat di Belawan akan marah," kata Irfan.

Ditambahkan Irfan, dirinya tetap tidak terima dengan sikap PT KAI bila membongkar paksa yang merugikan sepihak untuk kepentingan pengembang.

"Ini sudah melanggar HAM, kami disini cari makan, dengan adanya surat dan ancaman pembongkaran sudah merusak psikologis kami, ekonomi dan mengganggu kejiwaan anak istri kami. Ingat, Jokowi berpesan silahkan membangun, tapi jangan sengsarakan rakyat. Apapun yang terjadi nanti, kami tetap bertahan," tegas Irfan lagi.

Begitu juga dengan ‎Aguan, pria berusia 60 tahun ini menolak untuk digusur. Akan tetapi, bila nilai kompensasi pembongkaran sesuai dengan nilai bangunan, dirinya menerima bersedia membongkar bangunan.

"Kalau hanya dikasih Rp 1,5 juta, siapa yang mau. Lihatlah, bangunan saya aja sudah berapa biayanya. Belum lagi ongkos bongkar bangunan. Jadi, saya tetap bertahan," kata pria yang memiliki usaha air isi ulang ini.

Terpisah, Kepala Stasiun PT KAI cabang Belawan, Herianto Siregar dikonfirmasi membenarkan pihaknya sudah mengeluarkan surat pembongkaran (SP) untuk ke 3 kali.

"Itu semua kewenangan kantor PT KAI Medan, saya hanya menyampaikan surat kepada masyarakat, untuk lebih jelas tanyakan ke kantor Medan," kata Herianto.

Disinggung adanya keputusan untuk menempuh jalur mufakat dan tidak adan melakukan pembongkaran, Herianto mengaku tidak tahu. "Soal kesepakatan itu saya tidak tahu, karena yang punya peranan kantor Medan, makanya tanyakan aja ke kantor Medan," kata Herianto. (mu-1)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait