Pemerintah Kab.Langkat melalui Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk Bidang
pemberdayaa kelembagaan Desa di tahun
2017 telah dianggarkan sebesar Rp 2.062.000.000, namun diduga mengalami
kebocoran.
Pembinaan Desa percontohan PKK yang bertujuan untuk pembinaan Pengurus Tim PKK Desa Agar 10 program pokok PKK dapat
sampai pada sasaran namun pada kenyataannya kegiatan ini diduga hanya
akal-akalan.
Panitia pelakasana kegiatan (Nr) saat dikonfirmasi Metro Online via telepon, tidak kunjung mengangkat. namun melalui pesan WA nya baru-aru ini, dia mengatakan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai RKA. Meski hasil
temuan wartawan, hal ini tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.
Berdasarkan penelusuran tim media ke desa-desa
percontohan PKK Kab.Langkat, antara lain Desa Pasiran Kec. P.susu,Karang Gading
Kec.Secanggang, Desa Pulau Banyak Kec.T.Pura, Desa Suka Makmur Kec Binjai, Desa
Buluh Telang Kec.Padang Tualang,Desa Sei Penjara Kec.Kuala,Desa Harapan Maju
Kec Sei Lepan, Desa Lubuk Kasih Berandan Barat,DesaTanjung gunung Kec.Sei
bingai diketahui bahwa tidak adanya pembinaan sebagai mana dimaksud.
Untuk kegiatan ini pemerintah Kab.Langkat telah
merealisaikan anggaran sebesar Rp 352.250.000,00 dari total angggaran Rp
379.250.000,00. Diduga banyak anggaran yang bocor. Ditanya soal Soal studi
banding kemana dan siapa yang menghabiskan
anggaran sebesar Rp 150.000.000,00 yang diduga tidak tepat sasaran, pejabat
wanita ini melempar bola kepada Istri Bupati Langkat selaku Ketua Tim
Penggerak PKK Kab.Langkat.
Tentu saja hal ini sangat aneh dan bertentangan dengan
tujuan pembinaan desa percontohan
PKK karena sasarannya adalah
pembinaan pengurus tim PKK Desa. “Lho, kan anggaran istri bupati sebagai PKK
kan sudah ada dialokasikan Rp500.000.000. Kok pande-pandean DPMD keluarkan
anggaran lagi? Ini harus diusut tuntas,” ujar HM Tobing, Ketua LSM KONKRIT
Sumut sembari menunjukkan berkas-berkas terkait temuan kebocoran anggaran
ini.(jhon)