Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Rakerda PDIP Sumut, Trimedya Minta Kader Hindari Politik Uang

Tim Redaksi: Sabtu, 09 September 2017 | 16:22 WIB







Dewan Pengurus Daerah (DPD) PDI perjuangan (PDIP) Sumatera Utara menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Diperluas di Hotel Danau Toba, Jalan Imam Bonjol Medan, Sabtu (9/9/2017).


Rakerda dengan tema "Bangkit Bekerja, Berjuang Bersama untuk Indonesia Raya" ini dihadiri 33 pengurus DPC PDIP Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.


Hadir para pengurus Pusat PDIP seperti Trimedya Panjaitan, Sukur Nababan, Junimart Girsang dan Mindo Sianipar.


Turut hadir, Ketua DPD PDIP sumut Japorman Saragih, Kepala daerah yang merupakan kader PDIP seperti Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap dan Bupati Samosir Rapidin Simbolon, Anggota DPR RI Irmadi Lubis, Sofyan Tan, Anggota DPRD Sumut Brilian Moktar, Sarma Hutajulu, Ir. Zahir, Dameria Pangaribuan, Siti Aminah Perangin-angin, Sutrisno Pangaribuan, serta Anggota DPRD medan Hasyim SE, Wong Chun Sen, Edward Hutabarat dan Boydo Panjaitan.


Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI perjuangan Trimedya Panjaitan dalam sambutannya saat membuka Rakerda, menegaskan kepada setiap kader yang hendak menjadi kepala daerah ataupun calon legislatif (caleg) jangan memaksakan diri.


"Jangan memaksakan diri karena persiapan dalam berpolitik itu harus benar-benar matang," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.


Untuk berpolitik, lanjut Trimedya, ada 2 penilaian yakni elektabilitas dan popularitas dari para calon.


Ditambahkan, dirinya bersama Mindo Sianipar dan Sukur Nababan mendapat mandat untuk mengawal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumut tahun 2018.


"Jadi kami ini mendapat mandat untuk mengawal Pilkada Sumut 2018," ungkapnya.


Trimedya meminta kepada DPD PDIP Sumut agar wajib memeriksa dan melihat latar belakang calon yang akan diusung pada Pilkada Sumut 2018 mendatang.


"Lihat latar belakangnya, apakah ada terlibat kasus hukum," imbuhnya.


Lebih lanjut, Trimedya menegaskan, setiap kader harus memberikan pendidikan politik ke masyarakat, agar masyarakat tidak selalu meminta uang kepada calon.


"Pendidikan politik ini agar masyarakat tidak meminta uang dan terjadi politik uang," pungkasnya.(sandy)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait