Dalam rangka memperingati Hari Agraria Nasional, ratusan massa dari berbagai daerah datang dan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut, Jalan Brigjend Katamso, Medan, Senin (25/9/2017).
Dalam aksi yang diikutin beberapa kelompok tani itu, massa menutup sebagian jalan dengan membentangkan spanduk dan poster berisikan kecaman.
Mereka meminta agar BPN Sumut mencabut segala perizinan yang dimiliki PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, III dan IV.
Dalam aksi ini, orator petani Syamsul Hilal mempertanyakan izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan BPN kepada Perkebunan yang masih bersengketa dengan masyarakat.
"Harusnya perizinan tidak perlu dikeluarkan lagi. Ada indikasi, oknum pejabat di BPN ini menerima suap dari perkebunan," ujar Syamsul Hilal di barisan petani.
Syamsul yang juga mantan anggota DPRD Sumut selama dua periode itu meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun ke Sumatera Utara untuk memeriksa pejabat-pejabat BPN.
"Saya tau siapa saja pejabat yang menjual tanah pada mafia dan pengembang," tegasnya.
"Kalau saya KPK, sudah saya buktikan ini. Maka dari itu, KPK harus periksa BPN ini. Saya pastikan ada permainan di sini," tambah Syamsul yang mengenakan peci hitam ini.
Selain itu, Syamsul juga menyinggung adanya pembentukan Tim Inventaris Pertanahan dan Pansus Tanah DPRD Sumut.
Menurutnya, tim yang dibentuk ini tak lebih dari pencitraan pejabat tertentu jelang Pilkada 2018 mendatang.
"Yang jelas, laksanakan undang-undang agraria. Jangan lagi keluarkan HGU pada perkebunan. Kita mengakui Pancasila, tapi tidak pernah mengamalkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," pungkasnya.(sandy)
