Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Bupati Karo Rakor Bersama Kemenko PMK Dan BNPB Bahas Batas Akhir Penanganan Korban Erupsi Sinabung

Tim Redaksi: Selasa, 05 September 2017 | 18:23 WIB


Bupati Karo Terkelin Berahmana,SH ketika  menghadiri Rakor  terkait Gunung Sinabung (Foto Metro online)





Untuk menyelesaikan masalah erupsi Gunung Sinabung yang hingga saat ini masih melakukan erupsi secara terus menerus ,membuat Pemerintah dari Pusat tidak mengurungkan niatnya untuk mengadakan rapat kordinasi ( Rakor) yang dimotori oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Masmun Yan Mangesa, Selasa (5/9) pukul 10.30 wib di Hotel Putra Mulia Medan Jalan Gatot Subroto Medan.

Dalam Rakor tersebut turut hadir Roy Abimanyu Staf Kepresidenan, Kepala BPKP sumut Sihar Panjaitan, Asisten 1 pemerintahan Kabupaten Karo Drs. Suang Karo-karo, Kalak BPBD Karo Ir.Martin Sitepu, kadis kehutanan provsu Harlen Purba, Sekretaris BPBD provsu Saberina Tarigan, Camat Simpang Empat Hendrik Tarigan, Plt.camat Tiga Nderket Sukur Brahmana, Camat Payung Jepta Tarigan, Plt Camat Naman Teran Dwikora Sitepu, Kabid Logistik BPBD Karo Natanael Perangin- angin.

Dalam Rakor tersebut, Masmun Yan Mangesa mengungkapkan ,bahwa Pemkab Karo mempunyai untuk batas akhir dalam pelaksanaan rencana aksi penanganan korban erupsi gunung Sinabung akan segera berakhir pada 31 Desember 2017 ini .untuk itu saya minta kepada BPBD Karo bagaimana progres kedepannya untuk menyelesaikan penangaan tentang batas akhir ini," Jelasnya.

Menanggapai hal tersebut ,Bupati Karo Terkelin Brahmana,SH mengutarakan dalam penanganan pengungsi yang sampai sekarang terus dimonitoring dan mengawasinya agar pihak BPBD Karo juga dapat bekerja secara maksimal hingga sampai batas akhir 31 Desember 2017 yang ditentukan dan tidak ada lagi pengungsi -pengungsi berada lagi di posko -posko.

" Semuanya sesuai Renaksi (rencana aksi) dari pemerintah pusat (BNPB) akan ," Clear and Clean" sehingga pengungsi erupsi Gunung Sinabung tidak ada lagi di di tenda - tenda pengungsian mau pun posko atau pun jambur " tegas Terkelin Brahmana.

Menyikapi hal tersebut ,Kalak BPBD Karo Ir.Martin Sitepu juga memaparkan pelaksanaa relokasi tahap I (pertama) sebanyak 370 kepala keluarga telah selesai 100% berupa hunian tetap (huntap) Fasilitas Umum (fasum) Fasilitas Sosial (fasos) dan begitu lahan usaha tani.

Sedangkan untuk Relokasi tahap II (dua) sebanyak 1.682 kepala keluarga masih terus berlangsung dan akan masuk tahap III (tiga) Relokasi Mandiri jumlahnya 2.592 kepala keluarga yang berada di 8 posko sudah di validitasi, jadi ini semuanya akan dikembalikan tidak ada lagi tinggal dalam posko posko yang mana telah disinggung oleh Bupati Karo tadi dan pengungsi harus Zero (kosong) ,dan nama nama pengungsi sudah di SK kan oleh Bupati Karo , " ujar Ir.Martin Sitepu

Dalam kesempatan Rakor tersebut kepala BPBD provinsi Riadil Akhir Lubis meminta agar pihak BPBD karo agar mendata kembali jumlah yang tersebar dalam 8 posko baik mengenai kebutuhannya makan dan minum, biaya pembinaan jika dipindahkan , termasuk sewa rumah dan lahan dll." BPBD karo segera Validitasi supaya tahu berapa anggaran yang akan dikucurkan, pihak BPBD provinsi akan ikut serta membantu, "terang Riadil Akhir Lubis

Sementara Staf Presiden yang diwakili oleh Abed Nego Tarigan , meminta kepada semua pihak yang terkait dalam penanganan erupsi gunung sinabung agar membuat kajian " sewa rumah dan sewa lahan " tentang besaran yang akan disalurkan kepada pengungsi nantinya agar ada dasarnya.Jika pengungsi yang berada di 8 (delapan) posko, harus "Clear and Clean" sesuai batas akhir 31 Desember 2017, ini perlu diselesaikan lebih cepat." tegas Abed Nego Tarigan.

Begitu juga Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Tetty Saragih, AK ,mengutarakan sudah sering beberapa kali kita Rakor , oleh sebab itu, supaya dalam pembangunan Huntap dan Huntara supaya SKPD lainnya digandeng, misalnya dari misalnya Dinas Pertanian, Kehutanan, TNI/POLRI dengan tujuannya agar transparansi sehingga menyatukan kebersamaan dan penanganan bersama sama "jelas Tetty Saragih, AK.

Direktur Tanggap Darurat pada Deputi Bidang Penanganan Darurat, Drs.Junjungan Tambunan,ME. juga menghimbau agar mencatat kembali secara akurat data jumlah pengungsi dan nama yang sudah di SK ( surat keputusan) oleh Pemkab Karo Pihak BPBD Karo berhak membuat rencana aksi kedepan karena sampai saat ini Gunung Sinabung masih dalam status awas oleh sebab itu saya minta, pihak BPBD karo, cepat tanggap terkait Sesuai kewenangan dan begitu juga pihak Provisi Sumatera Utara harus peduli dan intinya utamakan orang dari pada kayu, sehingga lahan Land Clearing bagi Huntap yang akan dibangun di siosar yang saat sekarang ini sudah dalam proses pengajuan pemakaian hutan produksi 580 Ha," jelas Junjungan Tambunan,ME.


Terkait adanya pertemuan Rakor dalam penanganan masalah Gunung Sinabung yang berlangsung di Medan , Kabag Humas Dan Protokol Pemkab Karo ,Drs Joko Sujarwanto membenarkannya"Saat ini Bupati Karo sedang mengadakan Rakor dengan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Masmun Yan Mangesa juga dihadiri oleh staf Presiden,Direktur Tanggap Darurat ,Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik BNPB Tetty Saragih," ujarnya. (Marko Sembiring)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait