 |
| PP GMKI Audiensi dengan Presiden Joko Widodo |
Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia memberikan dukungan terkait sikap pemerintah yang tegas dalam menanam nilai-nilai Pancasila yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
“Kami memberikan apresisasi atas langkah dari Pak Presiden yang tegas dalam mengantispiasi gerakan radikalisme dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan,” kata Ketua Umum Sahat MP Sinurat pada saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada hari Senin (31/7/2017).
Menurut dia, Pemerintah harus segera mengambil langkah cepat dalam menangkal paham radikal di Perguruan Tinggi dengan memberikan nilai-nilai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.
“Untuk menyikapi hal tersebut, perguruan tinggi harus mulai membuka ruang bagi organisasi-organisasi yang telah secara tegas berbasis pada Pancasila untuk mendapatkan ruang dalam menanamkan Pancasila, nasionalisme dan semangat berbangsa dan bernegara. Tidak hanya itu, mahasiswa yang aktif dalam kegiatan organisasi perlu mendapat perhatian dalam hal bantuan biaya studi untuk dapat meningkatkan pengetahuan berbasis keilmuan untuk dapat dibaktikan kepada bangsa dan negara.
Ketua Umum PP GMKI, Sahat MP Sinurat mengingatkan agar Presiden Joko Widodo segera mengevaluasi Perpres No 51 tahun 2014 tentang Reklamasi Teluk Benoa
“Reklamasi Teluk Benoa merupakan produk pemerintahan sebelumnya yang kemudian dilimpahkan kepada pemerintahan saat ini, proses penetapan Reklamasi teluk Benoa yang terjadi tidak transparan dan tidak partisipatif.
“Ada beberapa yang perlu evaluasi terhadap penetapan reklamasi Teluk Benoa seperti kerusakan lingkungan, terumbu karang dan ekosistem mangrove menjadi terganggu sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah saat ini. Dapat dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ini untuk kemudian dapat diambil kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif Reklamasi Teluk Benoa,” katanya.
Khusus wilayah Sumut, terdapat penambahan proyek infrastuktur menjadi 17 proyek, antara lain :
1.Pelabuhan Kuala Tanjung,
2.Pembangunan Smelter Kuala Tanjung,
3.Kawasan Industri Kuala Tanjung.
Jalur KA Tebing Tinggi-Pelabuhan Kuala Tanjung (Melalui Kek Sei Mangkei),
4.Jalan Tol Medan-Binjai,
5.Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi,
6.Jalan Tol Binjai-Langsa,
7.Jalan Tol Rantau Prapat-Kisaran,
8.Jalan Tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Parapat-Tarutung Sibolga,
9.Jalan Tol Dumai-Simpang Sigambal-Rantau Prapat,
10.Jalan Tol Kisaran-Tebing Tinggi,
11.Jalur KA Rantau Prapat-Duri-Pekanbaru,
12. Pipa Gas Belawan-Kek Sei Mangkei,
13.Sistem Penyediaan Air Minum (Spam)
14.Regional Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang),
15.KEK Sei Mangkei,
16.Bendungan Lau Simeme,
17.Infrastruktur Danau Toba,
Secara umum pembangunan infrastruktur di Kab. Batubara difokuskan pada pengembangan kawasan Kuala Tanjung, diantaranya
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang terintegrasi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung;
Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung yang telah dimulai sejak 2015, pembangunan tahap I meliputi dermaga multi purpose (400 m), trestle (2.7 km), tangki timbun (kapasitas 100.000 kL), container yard (400.000 TEUS/tahun), dan emplasment kereta api jalur KEK Sei Mangkei-Pelabuhan Kuala Tanjung ditargetkan beroperasi kuartal I 2017, serta
Rencana pembangunanan Township di Kuala Tanjung pada lahan seluas 506 Ha dengan anggaran investasi sebesar US$ 911 juta.
Swangro Lumbanbatu Koordinator Wilayah I Sumut-NAD PP GMKI, mengapresiasi kinerja pemerintahan Jokowi Widodo, khususnya Di Provinsi Sumut, dampak pembangunan infrastruktur sudah bisa dirasakan secara nyata yaitu dengan mulai beroperasinya Tol Medan-Binjai, dan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi pada Idul Fitri 1438 H meskipun pembangunan belum selesai 100 persen, sehingga memperlancar arus mudik dan berkurangnya angka kecelakaan serta diiringi stabilitas harga bahan kebutuhan pokok yang sangat stabil dibandingkan dengan pelaksanaan Idul Fitri tahun-tahun sebelumnya.
Namun demikian untuk Provinsi Sumatera sendiri perlu perbaikan dan masukan yang membangun mengingat masih terlihat dipenjuru sudut kota Medan sendiri jalan yang rusak sehingga meresahkan warga kota medan khususnya daerah Kota Medan dan Dairi, Samosir, Karo.
Gubernur Sumatera Utara haru tetap mengingatkan dan mengkawal pembangunan tersebut. Karena proyek tersebut bukan asal diputuskan dan sinkronisasi dengan daerah untuk rakyat.(ist)
