Petani Kecewa...! Kunker DPRD Sumut Ke Asahan Telat 7 Jam

Sebarkan:


Awalnya ratusan petani sawit merasa gembira atas rencana kunjungan kerja (kunker) Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut) di perkebunan sawit Desa Perbangunan,  Sei Kepayang, Kabupaten Asahan yang terjadi konflik.

Namun, perasaan gembira itu berubah menjadi rasa kekecewaan setelah keterlambatan kunker tersebut hingga 7 jam.

Peristiwa memilukan itu terjadi pada Rabu (30/8/2017) kemarin. Kunker tersebut adalah tindaklanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar anggota Komisi B DPRD Sumut atas permintaan pihak petani dan masyarakat di gedung DPRD Sumut, Kota Medan pada 11 Juli 2017 lalu.

Sesuai agenda Kunker, pada pukul 10.00 WIB sebanyak 20 anggota Komisi B DPRD Sumut dijadwalkan langsung melakukan peninjauan lapangan ke perkebunan masyarakat di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Sumut.

Para petani dan masyarakat yang mendapat informasi tersebut pun langsung berinisiatif mengumpulkan uang untuk menyediakan fasilitas dan makanan untuk para anggota DPRD Sumut yang akan kunker.

Sejak pagi, pukul 07.00 WIB, para petani dan masyarakat sudah mempersiapkan tempat. Mereka mendirikan teratak di jalan, blok 13 perkebunan sawit.

Setelah mendirikan teratak, para petani juga mengumpulkan uang untuk menyewa kursi dan sound system. Selain itu, mereka juga membeli makanan untuk dihadangkan kepada anggota DPRD pada jadwal makan siang. Petani juga membedakan makanan untuk petani dengan anggota DPRD. 

Karena keterbatasan biaya, mereka membeli nasi bungkus yang harganya murah untuk petani, sedangkan mereka membeli nasi kotak yang harganya lebih mahal untuk rombongan Kunker DPRD Sumut.

Bukan hal yang mudah bagi para petani untuk mempersiapkan fasilitas itu. Disamping membutuhkan biaya, lokasi perkebunan sawit yang jauh dari jalan utama juga menyulitkan para petani untuk menyediakan fasilitas tersebut. Terlebih akses jalan yang buruk juga membuat banyak kendala. Untuk menuju lokasi tersebut, butuh waktu sekira 2,5 jam dari pusat Kota Kisaran, Asahan.

Setelah persiapan tersebut lengkap. Ratusan petani pun berkumpul untuk menunggu anggota Komisi B DPRD Sumut yang dijadwalkan tiba pukul 10.00 WIB.

Namun, setelah menunggu 1 jam hingga 2 jam dari jadwal yang seharusnya. Perwakilan petani pun menelfon ketua komisi B DPRD Sumut untuk menanyakan keterlambatan itu.

Ternyata, anggota DPRD terlambat karena baru berangkat pukul 10.00 WIB dari hotel. Sehingga para petani memprediksi anggota Komisi B DPRD Sumut tiba di Desa Perbangunan sekira pukul 12.30 WIB.

Mereka pun kembali menunggu. Namun, saat tengah hari, perwakilan anggota Komisi B DPRD Sumut menghubungi petani untuk menginformasikan bahwa anggota DPRD Sumut mendapat undangan makan siang mendadak dari Kapolres Asahan di Kisaran.

Atas undangan dadakan itu, perwakilan anggota Komisi B DPRD Sumut mengatakan tidak bisa menolak tawaran makan siang tersebut. 

Mendapat kabar itu, timbul rasa kecewa dari para petani yang sudah mempersiapkan makanan untuk para anggota DPRD.

"Iya, mereka terlambat. Katanya mereka makan siang bersama Kapolres Asahan. Padahal kami sudah beli makanan untuk anggota DPRD," ujar seorang petani bernama Mariel Situmorang.

Namun, para petani masih berkumpul menunggu di lokasi karena berharap DPRD bisa membantu menyelesaikan konflik yang terjadi antara petani dan masyarakat dengan pihak koperasi.

Kendati demikian, para petani sudah terlihat jenuh dan lelah karena menunggu keterlambatan anggota DPRD tersebut. Sebagian petani yang lelah menyandarkan tangan dan kepala mereka di kursi plastik. Ada juga petani yang sudah tertidur lelap di bawah pohon sawit. 

Tidak hanya petani saja yang menunggu Kunker anggota DPRD Sumut. Namun, beberapa pegawai pemerintah bidang Kehutanan juga sudah lelah hingga tertidur menunggu kehadiran anggota DPRD Sumut.

Sedangkan, petani yang sudah merasa lapar, bergegas makan santapan nasi kotak yang mulanya disediakan untuk anggota DPRD Sumut.

Setelah lelah menunggu keterlambatan hingga sekira 7 jam. Akhirnya, satu per satu mobil yang ditumpangi rombongan Kunker DPRD Sumut tiba di lokasi sekira pukul 17.00 WIB.

Namun, jumlah anggota Komisi B DRPD yang datang ke lokasi hanya sekira 6 padahal dalam agenda Kunker harusnya ada 20 anggota Komisi B yang datang ke lokasi. 

Anggota Komisi B yang ada di lokasi yakni Jenny Lucia Berutu dan Lidiani Lase dari fraksi Demokrat, Richard Sidabutar dari fraksi Gerindra, Toni Togatorop dan Patar Sitompul dari fraksi Hanura. Lalu Sampang Malem dari fraksi Golkar.

Mirisnya, saat tiba ke lokasi, tidak ada satu pun anggota Komisi B DPRD Sumut yang mengucapkan kata "maaf" atas keterlambatan mereka.

Saat petani dan semua pihak terkait sudah berkumpul di lokasi, Richard Sidabutar selaku moderator dalam Kunker tersebut langsung meminta pihak-pihak terkait untuk duduk di depan agar dimintai keterangannya.

Namun, anehnya dalam Kunker tersebut hanya kembali mendiskusikan permasalahan yang sudah diungkap di RDP pada 11 Juli 2017 lalu.

Sedangkan anggota Komisi B DPRD Sumut tidak melakukan peninjauan langsung ke lapangan yang konflik. Padahal sesuai agenda dari sekretariat DPRD Sumut harusnya agenda Kunker tersebut bertujuan khusus untuk peninjauan ke perkebunan.

Richard sebagai moderator juga meminta kepada petani dan pihak terkait agar mempersingkat waktu diskusi karena waktu sudah menjelang petang.

"Kami sudah dapat benang merah permasalahannya. Kita persingkat saja karena waktu sudah mepet," ujar Richard di depan ratusan petani dan warga.

Dalam diskusi tersebut, sempat terjadi perselisihan antara anggota koperasi Tani Mandiri dengan petani dan masyarakat.

Melihat masalah pengelolaan lahan perkebunan yang belum menemukan solusi, Anggota DPRD yang datang Kunker tersebut menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan dengan musyawarah. Saran mereka sama halnya dengan saat menggelar RDP pada waktu lalu.

Setelah sekira 1 jam berdiskusi dengan masyarakat. Akhirnya para anggota Komisi B yang hadir di lokasi konflik pamit untuk kembali ke hotel di Kisaran pada sekira pukul 18.00 WIB.

Terkait Kunker tersebut, seorang perwakilan petani bernama Budiman Nainggolan merasa sangat kecewa dengan sikap Komisi B DPRD Sumut terhadap petani dan masyarakat di Desa Perbangunan.

"Mereka sudah datang terlambat. Tapi kata maaf pun tidak keluar dari mulut mereka. Sampai di lokasi mereka tidak melakukan peninjauan atas aktivitas koperasi yang meresahkan kami. Anggota DPRD itu malah bertanya kembali masalah tersebut dan minta dokumen. Padahal itu semua sudah diserahkan saat RDP. Apa mereka enggak baca yang sudah kami berikan itu," jelas Budiman.

Menurutnya, anggota Komisi B DPRD Sumut sempat beralasan terlambat karena salah satu mobil yang ditumpangi terjebak di lumpur.

"Banyak yang terjebak dilumpur karena jalan memang sulit. Tapi mereka kan banyak rombongan jadi bisa saling bantu. Kami saja juga terjebak di lumpur dan sulit karena lamanya bantuan datang. Tapi kami tidak telat. Sudah mereka telat, setelah itu pun mau cepat-cepat pulang karena sudah mau malam. Pasti kami sangat kecewa lah," pungkas Budiman.(sandy)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini