Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Pemkab Paluta Sudah Terima Data Terpadu 2017

Tim Redaksi: Kamis, 31 Agustus 2017 | 23:12 WIB

Kepala Dinas Sosial kabupaten Paluta Hasbullah Harahap,S.sos




Pemkab Paluta melalui Dinas Sosial Kabupaten Paluta telah menerima data terpadu 2017 dari Kementerian Sosial RI. Sebelumnya, realisasi program-program bantuan sosial pemerintah yang diperuntukkan bagi warga miskin Paluta berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011.

Hal itu dibenarkan Plt Kepala Dinas Sosial Paluta, Hasbullah Harahap yang ditemui di ruangannya, Kamis (31/8). Dia menyampaikan, data tersebut ia terima pada saat menghadiri undangan rapat koordinasi nasional data terpadu tahun 2017 yang diselenggarakan oleh menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan Kebudayaan RI, Puan Maharani dan Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa di Hotel Grand City Jakarta 24- 26 agustus 2017.

"Data terbaru warga miskin paluta 2015 yang saya terima dari kemensos berbentuk Flas disk saat menghadiri Rakornas data terpadu 2017 selama 3 hari di hotel grand city jakarta minggu yang lalu," jelasnya.

Ia juga menyampaikan, Dinas Sosial belum melaksanakan verifikasi dan validasi pendataan warga miskin Paluta, dikarenakan belum menandatangani MoU, nota kesepahaman dengan Kemensos, sebab masih menunggu aplikasinya dari kemensos RI serta hasil verifikasi dan validasi pendataan warga miskin yang dilaksanakn Dinsos paluta nantinya akan diserahkan ke Dinas Kominfo Paluta.

Kaban Bappeda Haholongan Siregar SE MM juga mbenarkan hal itu. Katanya, dia juga ikut serta bersama Dinas Soisal dalam acara tersebut untuk perencanan penganggaran teknis pendataan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan Dinas sosial nantinya.

"Saya dan kepala Dinas sosial  pak hasbullah beserta stafnya ikut menghadiri rakornas tersebut kemaren ,tupoksi saya ikut untuk persiapan perencanaan anggaran pelaksanaan verifikasi dan validasi pendataan oleh Dinas Sosial nantinya," jelasnya.


Tujuan  verivikasi dan validasi data terpadu 2017 dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan pran aktif pemerintah daerah untuk penanganan Fakir miskin.(GNP)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait