Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

Mensos RI; Dana PKH Diawasi, Jika Ketahuan Beli Rokok Atau Pulsa Kartunya Dicabut

Tim Redaksi: Selasa, 22 Agustus 2017 | 20:29 WIB






Menteri Sosial (Mensos) Republik Indonesia Khofifah Indar Parawansa akan meninjau pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) dari tunai ke non tunai pada Selasa (22/8) sekira pukul 17.00 Wib di Gedung Tanjung Indah, Tanjung Morawa.

Saat tiba di Gedung Tanjung Indah, Khofifah Indar Parawansa serta rombongan langsung diasmbut Wakil Bupati Deliserdang Zainuddin Mars, Wakapolres Deliserdang Kompol Faisal Rahmat, pimpinan SKPD, para Camat, ratusan warga yang menerima dana PKH serta tamu undangan lainnya.

Dihadapan ratusan warga dan para tamu undangan, Khofifah Indar Parawansa mengatakan jika pada tahun 2018 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterima PKH akan dilengkapi dengan bantuan pangan yang bias digunakan untuk membeli beras, minyak makan telur. Selain itu KKS juga akan dilengkapi bantuan subsidi elpiji. "Kalau ekonomi terus membaik maka bantuannya akan terus ditambah. Saya berharap bantuan ini dapat digunakan sebaik-baiknya,” kata Khofifah.

Lanjutnya, dana PKH ini juga dapat digunakan untuk mememnuhi kebutuhan sekolah dan menyekolahkan anak serta kebutuhan gizi. "Kalau ketahuan uang PKH digunakan untuk beli rokok atau beli pulsa maka kartunya bias dicabut,” tegas Khofifah.

Dirinya juga menerangkan jika kegiatan ini merupakan penyisiran PKH Agustus Tuntas. "Pencairan PKH Non Tunai seluruh Indonesia untuk Tahap III ditergetkan bulan Agustus tuntas, satu tahun cair empat kali,” terangnya.

Khofifah juga menjelaskan bahwa penerima PKH saat ini mencapai 6 juta Kepala Keluarga (KK). Dimana jumlah ini akan bertambah menjadi 10 juta KK pada tahun 2018 nanti. "Empat juta penerima PKH akan bertambah pada Tahun 2018, rekrument tenaga pendampng PKH juga akan dibuka. Kartu Keluarga Sejahtera bisa menjadi Kartu ATM, melalui PKH masyarakat diajak untuk menabung. Kalau tidak boros dana PKH bisa diambil kapan saja. Pengawasan dilakukan pendamping PKH, setiap pendamping PKH mengawasi 200 sampai 250 penerima PKH,” jelasnya.

Sebelumnya Wakil Bupati Deliserdang Zainuddin Mars menerangkan dari hamper 2 juta penduduk Kabupaten Deliserdang ada ratusan ribu Kepala Keluarga yang berhak menerima PKH. "Jumlah penerima PKH untuk Deliserdang 21 ribu, jumlah ini masih relatif kecil. Tahun lalu penerima PKH 18 ribu, saya berharap tahun depan kuota bertambah sehingga dapat tersentuh semua. Angka kemiskinan Deliserdang 4,74 persen terendah di Sumatera Utara,” tegas Zainuudin Mars.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Deliserdang Raslan Sitompul menerangkan selama ini pencairan dana PKH dilakukan secara tunai melalui kantor pos. "Hari ini penyaluran dana PKH,tahun ini dana PKH disalurkan non tunai melalui BNI," terang Raslan Sitompul.

Menurut Raslan Sitompul, dana PKH yang dicairkan mengalami peningkatan. "Sebelumnya per triwulan dibawah Rp 500 ribu sekarang per triwulannya Rp 500 ribu, yang berhak mengambil dana PKH adalah ibu," kata Raslan Sitompul.

Lanjut Raslan Sitompul, data yang digunakan untuk yang berhak menerima PKH berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 dan tahun 2011. "Masyarakat yang berhak menerima PKH adalah masyarakat miskin tidak mampu, pendapatan per hari habis untuk satu hari. Ini berdasarkan data BPS 2010 dan 2011 lalu, kendalanya pihak kementrian tidak melakukan pendataan setiap tahun paling tidak tiga tahun sekali," ujarnya.

Dirinya pun merincikan untuk Deliserdang, yang berhak menerima PKH sebanyak 21 ribu lebih Kepala Keluarga (KK). "Untuk Tanjung Morawa 1000 KK lebih, hari ini khusus untuk Tanjung Morawa sebanyak sekira 500 KK.Untuk Kecamatan lainnya sudah ada jadwalnya,tujuan dari tunai ke non tunai agar tepat sasaran. Ini untuk triwulan I, II dan ke III. Untuk pencairan berikutnya jika tidak ada perubahan dana akan langsung masuk ke ATM," tegasnya. (walsa)


Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait