GMKI: Penerbitan Perppu Demi Kepentingan Bangsa

Sebarkan:
Pengurus GMKI dan oragnisasi kemahasiswaan lainnya saat hendak menemui Presiden Jokowi


Beberapa hari yang lalu PP GMKI diterima melakukan audiensi dengan Presiden di Istana Negara. Kehadiran PP GMKI di Istana Negara merupakan salah satu bentuk keprihatinan mahasiswa dan salah satu wujud kontribusi anak bangsa bagi negara dan pemerintahan saat ini.

Mereka berusaha memberikan sumbangsih ide dari pemikiran-pemikiran yang merupakan hasil keputusan dari Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. "Salah satu poin penting yang kita coba sampaikan pada Bapak Presiden adalah terkait penegakan dan penanaman nilai-nilai Pancasila," ujar Sahat Sinurat selaku Ketum GMKI.

Sebagai anak bangsa yang juga turut bertanggung jawab akan keutuhan bangsa, katanya, GMKI mengapresiasi ketegasan Presiden dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tersusun pada pengamalannya dalam organisasi masyarakat dan mahasiswa. "Dalam hal ini kita mendukung penuh pemerintahan demi menjaga dan meneguhkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai asas bagi organisasi masyarakat (Ormas)," ucap Sahat Sinurat lagi.

Sementara itu, Korwil I PP GMKI Sumut-Aceh, Swangro Lumbanbatu mengatakan, perlu diwaspadai dan menjadi sorotan jangan sampai upaya pemerintah ini disalahpahami dan disalahgunakan oleh jajaran pemerintahan di daerah ataupun kelompok masyarakat tertentu. Misalnya dengan kemudian meminta dibubarkannya ormas yang belum terbukti bertentangan dengan Pancasila seperti yang dikabarkan media akhir-akhir ini. Perppu yang dikeluarkan pemerintah harus digunakan dengan bijaksana dan demi kepentingan bangsa bukan kelompok tertentu apalagi dijadikan kepentingan politik.

“Kemarin, kami (Pengurus GMKI) saat diterima oleh Presiden Jokowi di Istana. Beliau (Bapak Presiden) terus terang menyatakan bahwa penerbitan Perppu 2/2017 demi kepentingan bangsa dan negara,” katanya.

"Ada yang mengatakan saya otoriter, tapi ini soal menjaga kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, saya siap akan resikonya, tapi sejauh ini tidak ada gejolak dan penyalahgunaan Perppu seperti yang dikuatirkan beberapa orang dan lembaga,” ujarnya mengulangi ucapan Presiden Jokowi.

Lanjutnya lagi, melihat Perppu No. 2/2017,  kita ingin menyakinkan kembali, mengingat akhir - akhir ini juga ada beberapa pro-kontra atas keputusan yang diambil oleh Presiden itu. Tentu untuk beberapa pihak yang belum memahami dan merasa dirugikan, berespon negatif. Entah itu di beberapa media sosial dan juga dalam kalangan masyarakat.  Oleh karena itu, kita mengajak masyarakat khususnya Mahasiswa juga untuk menelusuri kembali dengan cermat dan berkepala dingin sebelum berkomentar di media sosial.

"Ada baiknya dibaca dahulu, sebelum menghakimi sesuatu hal ada baiknya melihat tujuannya dahulu dan beberapa respon yang bersifat Kontra juga mengatakan keputusan Pak Presiden terlalu berbahaya. Banyak kawan-kawan mahasiswa juga , sedikit digosok saja di media sosial sudah panas, ikut-ikutan mencela menyatakan tidak suka tanpa landasan berpikir yang jelas," ujar Swangro.

Namun demikian PP GMKI turut mengkawal dan berharap atas diterbitnya Perppu No. 2/2017 digunakan dengan bijaksana. Selain itu perlu dilakukan upaya-upaya lainnya. Misalnya dengan membenahi pendidikan yang belakangan terakhir dikabari sudah dimasuki Ormas yang menyimpang Pancasila didunia kampus dan pemerintah mendukung peran aktif organisasi kemahasiswaan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada semua civitas akademika guna menangkal masuknya gerakan radikal yang menyimpang dari Pancasila serta meningkatkan pengembangan riset, beasiswa, dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu organisasi kemahasiswaan dapat dilatih untuk menggunakan media sosial dengan cerdas dan positif, sehingga akan lahir konten-konten positif untuk menandingi konten negatif seperti yang dibuat oleh  beberapa kelompok radikal.

Sebagai mahasiswa yang merupakan putra - putri negara ini sendiri, kita ingin ideologi Bangsa yaitu Pancasila menjadi satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Selain itu Pancasila harus dihayati dalam setiap sendi pemerintahan, semua jajaran pemerintah, termasuk organisasi masyarakat yang merupakan bagian dari Negara itu sendiri.


"Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden  bahwa GMKI dan berbagai organisasi kemahasiswaan lainnya adalah mitra strategis pemerintah dalam membina mahasiswa-mahasiswi agar menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila, serta mempersiapkan para mahasiswa ini untuk memiliki kompetensi yang unggul, kemandirian berpikir, dan daya saing di tingkat nasional, bahkan internasional," pungkas Swangro.(ist)
Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini