Pengurus GMKI dan oragnisasi kemahasiswaan lainnya saat hendak menemui Presiden Jokowi |
Beberapa hari yang lalu PP GMKI diterima melakukan
audiensi dengan Presiden di Istana Negara. Kehadiran PP GMKI di Istana Negara
merupakan salah satu bentuk keprihatinan mahasiswa dan salah satu wujud
kontribusi anak bangsa bagi negara dan pemerintahan saat ini.
Mereka berusaha memberikan sumbangsih ide dari
pemikiran-pemikiran yang merupakan hasil keputusan dari Mahasiswa yang
tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. "Salah satu poin
penting yang kita coba sampaikan pada Bapak Presiden adalah terkait penegakan
dan penanaman nilai-nilai Pancasila," ujar Sahat Sinurat selaku Ketum
GMKI.
Sebagai anak bangsa yang juga turut bertanggung jawab
akan keutuhan bangsa, katanya, GMKI mengapresiasi ketegasan Presiden dalam
menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
tersusun pada pengamalannya dalam organisasi masyarakat dan mahasiswa. "Dalam
hal ini kita mendukung penuh pemerintahan demi menjaga dan meneguhkan Pancasila
dan UUD 1945 sebagai asas bagi organisasi masyarakat (Ormas)," ucap Sahat
Sinurat lagi.
Sementara itu, Korwil I PP GMKI Sumut-Aceh, Swangro
Lumbanbatu mengatakan, perlu diwaspadai dan menjadi sorotan jangan sampai upaya
pemerintah ini disalahpahami dan disalahgunakan oleh jajaran pemerintahan di
daerah ataupun kelompok masyarakat tertentu. Misalnya dengan kemudian meminta
dibubarkannya ormas yang belum terbukti bertentangan dengan Pancasila seperti
yang dikabarkan media akhir-akhir ini. Perppu yang dikeluarkan pemerintah harus
digunakan dengan bijaksana dan demi kepentingan bangsa bukan kelompok tertentu
apalagi dijadikan kepentingan politik.
“Kemarin, kami (Pengurus GMKI) saat diterima oleh
Presiden Jokowi di Istana. Beliau (Bapak Presiden) terus terang menyatakan
bahwa penerbitan Perppu 2/2017 demi kepentingan bangsa dan negara,” katanya.
"Ada yang mengatakan saya otoriter, tapi ini soal
menjaga kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila, saya siap akan resikonya,
tapi sejauh ini tidak ada gejolak dan penyalahgunaan Perppu seperti yang
dikuatirkan beberapa orang dan lembaga,” ujarnya mengulangi ucapan Presiden
Jokowi.
Lanjutnya lagi, melihat Perppu No. 2/2017, kita ingin menyakinkan kembali, mengingat
akhir - akhir ini juga ada beberapa pro-kontra atas keputusan yang diambil oleh
Presiden itu. Tentu untuk beberapa pihak yang belum memahami dan merasa
dirugikan, berespon negatif. Entah itu di beberapa media sosial dan juga dalam
kalangan masyarakat. Oleh karena itu,
kita mengajak masyarakat khususnya Mahasiswa juga untuk menelusuri kembali
dengan cermat dan berkepala dingin sebelum berkomentar di media sosial.
"Ada baiknya dibaca dahulu, sebelum menghakimi
sesuatu hal ada baiknya melihat tujuannya dahulu dan beberapa respon yang
bersifat Kontra juga mengatakan keputusan Pak Presiden terlalu berbahaya.
Banyak kawan-kawan mahasiswa juga , sedikit digosok saja di media sosial sudah
panas, ikut-ikutan mencela menyatakan tidak suka tanpa landasan berpikir yang
jelas," ujar Swangro.
Namun demikian PP GMKI turut mengkawal dan berharap atas
diterbitnya Perppu No. 2/2017 digunakan dengan bijaksana. Selain itu perlu
dilakukan upaya-upaya lainnya. Misalnya dengan membenahi pendidikan yang
belakangan terakhir dikabari sudah dimasuki Ormas yang menyimpang Pancasila
didunia kampus dan pemerintah mendukung peran aktif organisasi kemahasiswaan
dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan pada semua civitas akademika guna
menangkal masuknya gerakan radikal yang menyimpang dari Pancasila serta
meningkatkan pengembangan riset, beasiswa, dan pelatihan kewirausahaan. Selain
itu organisasi kemahasiswaan dapat dilatih untuk menggunakan media sosial
dengan cerdas dan positif, sehingga akan lahir konten-konten positif untuk
menandingi konten negatif seperti yang dibuat oleh beberapa kelompok radikal.
Sebagai mahasiswa yang merupakan putra - putri negara ini
sendiri, kita ingin ideologi Bangsa yaitu Pancasila menjadi satu-satunya asas
dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Selain itu Pancasila
harus dihayati dalam setiap sendi pemerintahan, semua jajaran pemerintah,
termasuk organisasi masyarakat yang merupakan bagian dari Negara itu sendiri.
"Kami menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa GMKI dan berbagai organisasi
kemahasiswaan lainnya adalah mitra strategis pemerintah dalam membina
mahasiswa-mahasiswi agar menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan
Pancasila, serta mempersiapkan para mahasiswa ini untuk memiliki kompetensi
yang unggul, kemandirian berpikir, dan daya saing di tingkat nasional, bahkan
internasional," pungkas Swangro.(ist)