Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai menggelar Rapat Paripurna tentang Rancangna peraturan daerah hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Binjai, bertempat di gedung rapat dewan Jalan Veteran Kelurahan Tangsi Kota Binjai, Rabu (23/08/17) sekitar pukul 16.00 WIB.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Plt Ketua DPRD Kota Binjai H M Sajali didampingi wakil ketua DPRD Agus Supriantono dihadiri Sekdako M Mahfaullah P Daulay, S. STP, MAP, anggota DPRD Binjai, Forkompida, Pimpinan SKPD , Camat dan Lurah serta tamu undangan lainnya.
Usai rapat, Sekdako Binjai M Mahfullah P Daulay, S STP, MAP menjelaskan, pembahasan Raperda tersebut dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan DPRD.
"Maka dari itu perlu dilakukan peninjauan, sehingga pada hari ini Pemerintah Daerah menyampaikan Raperda tentang Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota DPRD untuk dapat dibahas serta disetujui bersama. Antara lain mengenai penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian pimpinan serta anggota DPRD setempat,"ungkapnya.
Mahfullah atau akrab disapa Ipung ini juga menjelaskan bahwa ini merupakan salah satu bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi-fungsi legislatif, serta terjalinnya kerja sama secara kelembagaan.
"Mudah-mudahan Raperda ini dapat dibahas secara intensif guna terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas berdasarkan ketentuan peratauran perundang-undang yang berlaku,"harapnya.
Dirinya juga berharap, agar seluruh pihak terutama pihak legislatif yakni anggota DPRD Binjai dapat terus bersinergi dan bekerjasama dengan pihak eksekutif dalam hal ini Pemko Binjai untuk mensejahterakan daerah kota Binjai
Sebelumnya, anggota DPRD Kota Binjai menyampaikan hasil sinkronisasi dan kritik serta saran yang disampaikan oleh perwakilan fraksi.(hendra)
