9 Korwil dan 54 DPC se-Indonesia Hadiri Kongres VI FTA KSBSI di Medan

9 Korwil dan 54 DPC se-Indonesia Hadiri Kongres VI FTA KSBSI di Medan

Federasi Transportasi, Industri Umum dan Angkutan (FTA), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menggelar Kongres VI di Hotel Grand Antares Medan mulai Jumat hingga Minggu (11-13/8/2017).

Acara ini dihadiri oleh para pengurus dari 9 Korwil setingkat provinsi dan 54 DPC dari seluruh Indonesia, Menteri Tenaga Kerja yang diwakili Direktur Kelembagaan dan Hubungan Industrial Aswansyah, Kakanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Umardin Lubis mewakili Dirut BPJS TK Agus Susanto, Direktur ACIL Jakarta Mr David Wells, Parulian Sianturi selaku Deputi Residen Bidang Konsolidasi KSBSI, Kadisnaker Sumut Frans Bangun, Kapoldasu diwakili Harahap.

Ketua Panitia Kongres VI, Effendy Lubis yang juga Sekjen FTA KSBSI dalam sambutannya mengatakan agar seluruh peserta yang hadir dalam acara ini, memberikan ide dan gagasan agar federasi ini bisa menjadi lebih baik ke depannya.

Sementara itu, Kadisnakertrans Sumut Frans Bangun mewakili Gubernur Sumut menyampaikan rasa hormat HT Erry Nuradi yang tidak bisa hadir dalam acara ini karena adanya kegiatan lain. “Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dan serikat buruh hadir berguna untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja,” katanya.

Dilaporkannya, dari 33 Kabupaten Kota yang ada di Sumut ini, mengenai hubungai inudstrial sangatdinamis tapi masih terkendali. Meski terkadang ada gejolak, tetapi masih terbilang aman. “Melalui kongres ini, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Sumut tetap menjadi kondusif, sehingga perlindungan terhadap pekerja dan buruh dapat ditingkatkan, Begitu pun, tentunya perlu juga ada kepastian kepada para pengusaha,” sebut pidato Gubsu yang dibacakan Frans Bangun seraya berharap kongres ini bisa menghasilkan pemimpin yang baik.

Menteri Tenaga Kerja yang diwakili Direktur Hubungan Industrial, Aswansyah menyambut baik acara ini. Karena diharapkan bisa mengevaluasi kenerja organisasi. “Semoga acara ini dapat menghasilkan pemimpin dan ide-ide yang berguna bagi kemajuan organisasi ke depannya,” katanya.

Dia juga mengajak pengurus untuk introspeksi diri, sehingga organisasi harus hadir untuk dapat meningkatkan potensi internal dengan melakukan pelatihan dan siap menghadapi transpormasi ketenagakerjaan di era ini.

“Kita sudah tidak jamannya untuk adu kekuatan. Tetapi harus sejajar dan bermitra. Itu yang diamanatkan dalam hubungan industrial. Misalnya, untuk menghadapi dunia IT, kita suka tidak suka, mau tidak mau dan tidak bisa ditawar, kita harus bisa,” sebut Aswansyah usai membacakan pidato Menteri.

Dimisalkannya, kehadiran transportasi online yang membooming saat ini tidak bisa dibendung. Sehingga kita harus mensikapinya dengan positif, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan diri dalam penguasaan IT juga sehingga tidak tergilas roda jaman.

“Untuk itu tolong tingkatkan ilmu pengetahuan teman-teman. Pemerintah juga siapkan BLK-BLK (Balai Latihan Kerja-red), ada politeknik ketenagakerjaan. Ini perlu dimanfaatkan oleh teman-teman. Bagiaman kita harus memperjuangkan anggota tidak hanya dair finansial, tapi juga kualitas kerjanya,” sebut Aswansyah.

Dia juga menyinggung organisasi-organisasi buruh yang selama ini hanya berbicara soal kesejahteraan di tingkat Upah Minimum. Padahal seharusnya, sekarang ini bagaimana caranya agar pengusaha menerapkan upah terstruktur berdasarkan masa kerja, pendidikan dan kinerja.

Saat ini, lanjut dia, pemerintah juga sedang menggkaji bagaimana apabila pekerja di-PHK, telah ada uang cadangan yang bisa dipergunakan selama belum memiliki pekerjaan baru. Di samping itu, memberikan pelatihan sehingga memiliki ketrampilan lewat BLK.

Kakanwil BPJS TK, Umardin Lubis mewakili Dirut BPJS TK Agus Susanto menyebutkan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan saat ini masih jauh dari jumlah pekerja. Padahal berdasarkan Undang-undang sudah bersifat wajib.

“Kalau kita ambil gambaran kecil, Sumbagut. Jumlah pekerja ada 6,4 juta. Tapi baru berapa banyak yang jadi peserta? Masih sangat minim, terutama kalangan Bukan Penerima Upah (BPU). Yang berkongres hari ini misalnya, kan di sektor transportasi dan angkutan. Ini masih jauh lebih kecil lagi dari jumlah pekerja BPU. Tukang ojek misalnya, baru sebagian kecil yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sumut dan Aceh paling baru ada 5 ribu orang,” ujarnya.

Karena itu, pihaknya siap untuk mendapat masukan dari peserta kongres agar bisa mensinerjikan diri dalam upaya meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Kami siap untuk dikritisi kenapa itu tidak menjadi peserta. Tapi kalau bisa, yang mengkritisi itu juga sudah masuk sebagai peserta BPJS TK. Kami siap untuk melakukan itu,” pintanya.(red)