Sumut

Nasional

Dunia

Peristiwa

LPA Deliserdang Minta Bupati Evaluasi Kinerja Gugus Tugas KLA

Tim Redaksi: Minggu, 23 Juli 2017 | 20:08 WIB

Enam Tahun Kategori Pratama


 
Ilustrasi 

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kabupaten Deliserdang meminta Bupati Deliserdang Ashari Tambunan mengevaluasi kinerja Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Deliserdang.

Hal ini disampaikan Ketua LPA Kabupaten Deliserdang Junaidi Malik pada Minggu (23/7) menyikapi penghargaan Anugerah KLA Kategori Pratama yang diterima Bupati Deliserdang dari Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembeise. Menurut Junaidi Malik penghargaan ini sudah enam tahun berturut-turut diperoleh Kabupaten Deliserdang.

Dengan kata lain menurut Junaidi Malik, Pemkab Deliserdang tidak ada peningkatan. “Kategori Pratama ini sudah sejak tahun 2011 lalu diraih Kabupaten Deliserdang itu artinya tidak ada peningkatan. Bupati Deliserdang harus mengevaluasi kinerja Gugus Tugas KLA Deliserdang," kata Junaidi Malik.

Masih menurut Junaidi Malik, ketidakmampuan Pemkab Deliserdang untuk meraih kategori yang lebih baik dalam anugerah KLA merupakan bukti ketidaksungguhan Pemkab Deliserdang untuk menjadikan Kabupaten Deliserdang sebagai Kabupaten Layak Anak.

“Seharusnya Pemkab Deliserdang mampu mengintropeksi diri dari lima tahun sebelumnya sehingga mampu meraih Kategori Madya anugerah KLA, kategori Pratama yang diraih Kabupaten Deliserdang merupakan kategori terakhir anugerah KLA," tegas Junaidi Malik.

Dirinya menilai Pemkab Deliserdang perlu melibatkan masyarakat dalam Gugus Tugas KLA. “Pemkab Deliserdang terlalu egois tidak melibatkan peran serta masyarakat dalam Gugus Tugas KLA,seharusnya Pemkab Deliserdang harus duduk bersama masyarakat dalam Gugus Tugas KLA yang dipimpin Bappeda Deliserdang," ujarnya.

Junaidi Malik, mengatakan masih banyak faktor yang harus diperhatikan Pemkab Deliserdang untuk Kabupaten Deliserdang menjadi Kabupaten Layak Anak seperti kesenjangan ekonomi masyarakat pegunungan dan pesisir dengan masyarakat perkotaan atau masyarakat yang dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Deliserdang.

Menurutnya kesenjangan ekonomi ini akan berdampak terhadap kualitas pendidikan, kesehatan serta bidang lainnya sehingga masyarakat dipesisir dan pegunungan memerlukan kebijakan dan anggaran khusus dari APBD Kabupaten Deliserdang.

Selain itu Pemkab Deliserdang menurut Junaidi Malik belum menyediakan sarana dan prasarana untuk anak berkebutuhan khusus. Junaidi Malik juga meminta agar Pemkab Deliserdang menyediakan anggaran untuk membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).


“Pemkab Deliserdang harus memberikan perlindungan khusus bagi anak , RPTRA juga perlu dibangun sehingga orangtua dapat lebih dekat dengan anak mereka. Selain itu Pemkab Deliserdang menyediakan bus sekolah bagi anak-anak pesisir seperti Pantai Labu yang sarana transportasi umumnya terbatas. Saya juga berharap Pemkab Deliserdang konsisten terhadap pemenuhan hak anak seperti dalam bidang kesehatan dimana anak harus mendapatkan pelayanan optimal begitu juga dibidang pendidikan dan bidang lainnya sehingga Kabupaten Deliserdang sebagai Kabupaten Layak Anak dapat diwujudkan," harap Junaidi Malik. (walsa)

Baca Juga

Komentar

Berita Terbaru

Berita Terkait