Pemerintah ambil sikap soal pengungsi Sinabung
|
Kepala Badan
Nasional Penanganan Bencana (BNPB) RI Laksda TNI (Purn) Willem Rampangilei
didampingi Staf Kepresidenan Roy Abimanyu mengambil sikap agar pengungsi
relokasi tahap III sebanyak 1.089 KK dari 3 Desa dan 1 Dusun direlokasi di
Siosar.
Hal itu setelah mendengar paparan mengenai penanganan
pengungsi korban Sinabung oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana SH yang diteruskan
Kalak BPBD Karo Ir. Martin Sitepu, Jumat (21/7) sekira pukul 09:00 Wib di rumah
dinas Bupati Jalan Veteran Kabanjahe.
“Anggarannya telah ditampung dalam dana hibah
rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) tahun 2017. Land clearing lahan huntap di
siosar sedangkan lahan usaha tani melalui alih fungsi lahan hutan produksi 580
Ha. Pada prinsipnya Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup siap memproses
ijin. Asalkan ada rekomendasi dari Dishut Provsu, usahakan BPBD Provsu segera
memproses percepatan terbitnya rekomendasi terhadap usulan Pemkab Karo,” ujarnya.
Dikatakannya lebih lanjut, sambil menunggu pembangunan
huntap dan status level Sinabung aman, direncanakan dibangunkan huntara. Namun,
mengingat tidak tersedianya lahan dan aspek pembiayaan yang cukup besar. Maka
disepakati opsi pemberian bantuan sewa rumah dan sewa lahan usaha tani dan dana
jatah hidup (Jadup) selama 3 bulan.
“Saya tegaskan agar akhir Agustus 2017 sudah tidak ada
lagi pengungsi yang tinggal di posko pengungsian. Segera menghitung kebutuhan
anggaran dan Bupati meng SK kan penerima bantuan sewa rumah dan lahan usaha
tani dengan data yang akurat “By Name, By addres. Begitu juga SK penerima
Huntap relokasi tahap III,”tambah Kepala BNPB RI.
Usai mendengar paparan, rombongan langsung meninjau
pembangunan huntap dan huntara di Desa Ndokum Siroga. Rombongan tersebut
diantaranya Direktur Tanggap Darurat pada Deputy Bidang Penanganan Darurat
Drs.Junjungan Tambunan,ME, Direktur Pemulihan dan Peningkatan Fisik pada Deputy
Bidan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tetty Saragih, AK, anggota Staf
Kepresidenan Roy Abimanyu, Kepala BPBD Provsu Raidil Akhir Lubis, anggota DPRD
Karo Iriani Tarigan , Kapolres Karo AKBP Rio Nababan,Sik, Kasdim 0205/TK Mayor
Inf A.Sidauruk dan unsur SKPD Karo.
Untuk diketahui, pelaksanaan relokasi tahap I di Siosar
bagi 370 KK telah selesai 100% berupa huntap, fasum, fasos dan lahan usaha
tani. Sedangkan untuk 103 KK hanya menerima bantuan lahan usaha tani. Sebab
mereka tidak memiliki rumah di lokasi asal, begitu juga untuk 48 KK yang hanya menerima
rumah tapi tidak menerima bantuan lahan usaha tani.
Sementara relokasi tahap II (Mandiri) bagi 1.682 KK.
Bantuan lahan usaha tani telah tersalur 100% berjumlah 1.679KK. Sedangkan
huntap dengan sasaran 1.655 KK telah mendapatkan lahan huntap dan sedang proses
membangun berjumlah 1.580 KK. Sehingga sisa 75 KK yg belum mendapatkan lokasi
lahan huntap.
Disela-sela meninjau, kalak BPBD Karo mengungkapkan bahwa
target pembangunan hunian tetap relokasi tahap II (Mandiri) tidak akan selesai
100% pada akhir Agustus 2017 sesuai dengan batas waktu dan hibah RR. Dia
mengatakan agar Pemkab Karo mengajukan permohonan perpanjangan pemanfaatan.
“ Penyelesaian huntap tahap II akan diselesaikan paling
lambat 3 bulan lagi setelah diberikan perpanjangan waktu, dan penanganan
pengungsi sebanyak 2.592 KK yang masih tinggal di 9 posko pengungsian telah
berkurang 1 Desa yakni Desa Kutarayat. Karena telah dibangunkan jalur evakuasi,
data pengungsi masih berjumlah 2.096 KK,” ujarnya.
Penanganan sasaran pengungsi yang akan dihuntarakan
berjumlah 1.007 KK dari 5 Desa. Bulan Juli telah siap 348 unit, sehingga masih
kurang 659 KK. (marko)